Tarik Diri, Prabowo Merasa Pejuang Demokrasi

jpnn.com - JAKARTA - Calon presiden nomor urut 1, Prabowo Subianto memilih menarik diri dari proses Pemilu Presiden (Pilpres) 2014. Alasan capres yang berpasangan dengan Hatta Rajasa itu adalah banyaknya kecurangan selama proses pilpres.

Menurut Prabowo, dirinya beserta partai-partai pengusung yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih punya tekad menjalankan demokrasi sepenuh hati, ikhlas dan disertai semangat mengormati kedaulatan rakyat. Mantan Danjen Kopassus itu menegaskanm rakyat Indonesia harus berkuasa dan menentukan nasibnya sendiri.

“Kita yang di belakang saya adalah pejuang-pejuang demokrasi. Hampir semua pemimpin politik di belakang saya dulu berdemonstrasi, memertaruhakn nyawa demi demokrasi,” kata Prabowo dalam pidato di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Selasa (22/7).

Terlihat di belakang Prabowo antara lain Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali. Ada pula penyanyi dangdut Jaja Miharja.

Dalam pidatonya Prabowo juga menyebut dirinya sebagai pejuang demokrasi. “Saya meski TNI, termasuk perwira-perwira muda yang mendorong demokrasi. Dari sejak saya usia muda, saya dan rekan saya mempertaruhkan jiwa dan raga demi kepentingan rakyat bangsa Indonesia. Kalau kita hanya mencari hidup enak dan hidup nyaman, saya kira kami tidak perlu lagi berjuang di bidang politik,” tegasnya.

Karenanya dalam pidato penarikan diri itu Prabowo menegaskan, demokrasi berarti rakyat berkuasa. Wujudnya adalah melalui pemilu.  “Dan esensi pemilihan adalah pemilihan yang jujur, bersih dan adil,” tegasnya.

Namun, Prabowo meyakini pilpres 9 Juli lalu telah diwarnai banyak kecurangan. “Kalau di TPS (tempat pemungutan suara, red) yang berhak memilih 300 orang tapi yang datang 800 orang, berarti itu tidak jujur, tidak adil dan tidak bersih,” sebutnya.

“Kalau ada pejabat yang mencoblos puluhan, ratusan surat suara itu tidak demokratis. Tim pendukung kami, saksi-saksi kami di belasan provinsi telah melaporkan kecurangan-kecurangan yang luar biasa.  Di papua saja ada 14 kabupaten yang tidak melakukan pencoblosan apapun.  Di DKI ada 5800 TPS yang harusnya pemilihan suara ulang tetapi tidak digubris oleh KPU. Di Jatim ada enam kabupaten direkomendasikan (PSU, red),” tegasnya.(dil/jpnn)