Tekan Biaya Haji Lebih Murah, Ini Akan Dilakukan Panja DPR

jpnn.com - JAKARTA - Panitia Kerja (Panja) Biaya penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Komisi VIII DPR akan melakukan investigasi terhadap kontrak akomodasi ibadah haji di berbagai sektor. Sebab, Panja menilai biaya haji masih bisa ditekan antara USD 200-250 per jamaah.

Ketua Panja BPIH, Sodik Mujahid mengatakan, Panja BPIH telah dibentuk akan segera menyisir seluruh kontrak kerja akomodasi haji. Seperti halnya kontrak  penerbangan (pesawat), kontrak pemondokan, katering, transportasi darat, hingga atribut.

"Itu akan kita pelajari dan evaluasi. Karena sebetulnya biaya ibadah haji bisa diturunkan. Panja BPIH akan menetapkan biaya haji harus lebih murah, lebih bermutu dan harapannya lebih cepat durasi hajinya," kata Sodik kepada wartawan, Jumat (27/2).

Dia menyebutkan komisi VIII sudah meminta pemerintah menurunkan biaya hanya. Tapi, kebijakan yang diklaim oleh menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin hanya menekan biaya sebesar USD 25.

"Sebetulnya itu usulan kita yang diklaim Kemenag, tapi sayangnya Kemenag hanya menurunkan USD 25 saja. Kita melihat penurunan sebesar itu hanya basa-basi saja, karena sebetulnya potensi penurunan bisa lebih besar, bahkan minimal bisa mencapai USD 200," jelasnya.

Karenanya Panja akan menginvestigasi kontrak kerja dengan maskapai penerbangan dengan PT Garuda Indonesia dan maskapai lain. Apalagi menurutnya harga avtur sudah turun. Ini penting dievaluasi karena 65 persen biaya haij untuk penerbangan.

"Hitungan kami itu bisa ditekan sekitar USD 200, sehingga menjadi USD 1.800, kalau dikurskan rupiah itu lumayan besar. Harapannya bisa turun sampai USD 250," tegasnya.

Selain biaya penerbangan, investigasi juga akan dilakukan pada sektor pemondokan, katering dan kontrak transportasi darat selama di sana. Untuk menelisik semua ini Panja juga akan berangkat ke Arab Saudi 13 Maret mendatang.(fat/jpnn)