Tentara Dilahirkan Bukan untuk Perang Melawan Korupsi

jpnn.com - JAKARTA - Ahli Hukum Tata Negara Andi Irmanputra Sidin mengatakan, wacana personel TNI bergabung sebagai penyidik KPK sebagai instrumen pemberantasan korupsi adalah hal yang inkonstitusional.

"Karena TNI dilahirkan oleh UUD 45 dengan tugas yang lebih besar yaitu mempertahankan, melindungi dan menjaga kedaulatan dan keutuhan negara," ujarnya, Sabtu (9/5).

Menurut Irman, tentara tidak dilahirkan untuk fungsi penegakan hukum pemberantasan korupsi. Berbeda dengan Polri yang memang dilahirkan oleh UUD 45 memiliki otoritas istimewa sebagai alat negara, untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta penegakan hukum.

"Itu diatur dalam pasal 30 UUD '45. Oleh karenanya menyeret TNI bergabung dengan KPK adalah inkonstitusional," katanya.

Karena pemberantasan korupsi menurut Irman, bukan soal 'perang atas koruptor' yang seolah identitas tersebut milik eksklusif tentara. Namun yang utama niat dan cara negara mengobati penyakit korupsi, adalah hal utama membuat Indonesia bebas korupsi.

"TNI dihadirkan langsung oleh negara lewat konstitusi bukan untuk itu," katanya.(gir/jpnn)