Teras Narang: Apakah Ibu Menteri Keuangan akan Berteriak?

jpnn.com, JAKARTA - Anggota MPR dari kelompok DPD Agustin Teras Narang mengakui pemilihan kepala daerah (langsung) menyedot biaya yang tinggi, tidak hanya untuk penyelenggaraannya, tetapi juga dari calon yang akan ikut berkompetisi.

Mantan Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) ini menjelaskan saat kunjungan kerja ke Kepulauan Riau, beberapa waktu lalu, ia mendapat informasi terbaru mengenai mahalnya biaya penyelenggaraan pilkada langsung. Dia menjelaskan, di Kepri itu akan ada pemilihan gubernur, lima bupati, dan satu wali kota. “Biayanya itu hampir Rp 200 miliar,” kata Teras dalam diskusi “Menuju Pilkada Serentak 2020" di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/12).

Ketua Komite I DPD itu menjelaskan sebelumnya di Kalteng untuk menggelar pemilihan gubenur, dan satu bupati menyedot biaya Rp 380 miliar. Nah, Teras menjelaskan seharusnya yang mahal itu adalah di Kepri dibanding Kalteng.

Karena Kepri menggelar pemilihan gubernur, lima bupati dan satu wali kota. Sementara, Kalteng hanya memilih satu gubernur dan satu bupati. “Padahal kalau tidak salah 96 persen Kepulauan Riau itu laut. Jadi, bisa dibayangkan sebenarnya kalau yang mahal itu semestinya di Kepri bukan di Kalteng. Ini membebani APBD, berarti APBD provinsi tersedot di situ,” katanya.

Teras menceritakan, pagi tadi bertemu dengan anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalteng, yang wilayahnya akan menggelar pilkada. Dalam pertemuan itu, kata Teras, mereka menyatakan bahwa diperkirakan akan ada tambahan lagi dana dari kabupaten antara Rp 50 miliar sampai Rp 70 miliar lagi. “Wah, saya bilang mahal banget pemilihan kepala daerahnya,” ujarnya.

Teras mengingatkan supaya pilkada tidak membebani keuangan daerah. Menurut Teras, daripada dana Rp 300 miliar untuk penyelenggaraan pilkada, maka lebih baik dibangun SD, SMP, SMA, pusat pelayanan kesehatan terpadu, pelayanan kesehatan desa, puskesmas, termasuk peningkatan guru.

Dia mengakui ada berbagai pemikiran bagaimana pilkada serentak ini tidak banyak membebani daerah. “Apakah harus berpikir ke penggunaan APBN? Kalau APBN, apakah Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) berteriak apa tidak? Kalau beliau berteriak, maka ramai juga nanti, tetapi ini semuanya adalah pertimbangan-pertimbangan yang perlu diperhatikan,” paparnya. (boy/jpnn)