Terima Bantuan Malaysia dan Singapura, Pemerintah Kebut Pemadaman Karhutla
jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah akhirnya menerima tawaran bantuan dari Malaysia dan Singapura untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Bantuan itu diharapkan sudah tiba Jumat (9/10) sehingga upaya pemadaman pun bisa dipercepat.
Kamis (8/10) malam, pemerintah menggelar rapat di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Rapat di kantor kementerian yang dipimpin Luhut Binsar Panjaitan itu juga dihadiri Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti, KSAD Jenderal TNI Mulyono, utusan BNPB dan BMKG.
Menlu Retno yang lebih dulu meninggalkan kantor Kemenkopolhukam mengatakan, pemerintah Indonesia bukan dalam posisi meminta bantuan luar negeri, tetapi menerima tawaran dari negara-negara tetangga. Di antaranya adalah Malaysia dan Singapura yang terkena imbas kabut asap akibat karhutla.
"Jadi tawaran bantuan yang sudah kita terima sejauh ini adalah dari Singapura dan Malaysia. Diharapkan pesawat bantuan akan tiba besok, teknisnya kita atur sehingga bisa melakukan opetasi pada hari Sabtu. Itu untuk water bombing yang dikonsentrasikan di OKI (Ogan Komering Ilir di Sumatra Selatan),” kata Retno menjawab JPNN.com.
Sementara Menkopolhukam Lihut Binsar Panjaitan mengatakan, ia bersama rombongan akan langsung ke OKI, Sumatera Selatan, besok. Sebab, berdasarkan laporan dari BNPB, di sanalah titik terparah karhutla saat ini.
"Besok kami mau meninjau ke Sumsel, OKI, karena kita sudah dapat perintah dari Presiden. Kami akan memfokuskan semua sumber daya di OKI," tegasnya.
Dalam operasi yang dikomandoi BNPB ini Singapura akan dikerahkan 4 pesawat fixed wings, 7 helikopter dan 1 Chinook dari Malaysia. Sedangkan Malaysia membantu satu unit fixed wings.
"Dua pesawat dari Malaysia dan Singapura kita harapkan bisa beroperasi Sabtu. Dari kita sudah mulai beroperasi dan sudah mampu mengidentifikasi tempat-tempat asap itu. Mekanismenya Kemlu sudah mengatur semua. Jadi nanti ada peluang (bantuan) mungkin dari Asutralia dan Jepang," jelasnya.(fat/jpnn)