Tim Transisi Cari Terobosan untuk Siasati RAPBN 2015

jpnn.com - JAKARTA - Tim Transisi bentukan presiden terpilih, Joko Widodo membedah postur RAPBN 2015 yang diusulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke DPR RI, Jumat (15/8). Dari analisa Tim Transisi, meski pendapatan dan belanja negara di RAPBN 2015 mengalami kenaikan, namun tetap saja pemerintahan mendatang akan memanggul beban berat dalam merealisasikannya.

Menurut salah satu deputi di Tim Transisi, Hasto Kristiyanto,  RAPBN 2015 itu tidak mengarahkan Indonesia menuju kemandirian perekonomian dan menempatkan program pro-rakyat sebagai prioritas.  Bahkan, Hasto menyebut RAPBN 2015 akan membuat pemerintahan mendatang tak bisa leluasa menjalankan program yang ditawarkan karena keterbatasan celah fiskal.

“Justru postur anggaran yang diusulkan sebagai gambaran jebakan politik populis yang terakumulasi sejak tahun 2008.  Besarnya pengeluaran wajib  hanya menyisakan sedikit ruang untuk menciptakan kemakmuran untuk rakyat," kata Hasto di Jakarta, Sabtu (16/8).

Dipaparkannya, angka subsidi BBM dan listrik dalam RAPBN 2015 yang dipatok Rp 364 triliun jelas menunjukkan kegagalan reformasi di sektor minyak dan gas (migas). Hasto bahkan menyebut RAPBN 2015 sengaja dirancang untuk menciptakan defisit anggaran hingga sebesar Rp 257 triliun.

Hasto bahkan menilai Presiden SBY yang membeber keberhasilan saat pidato kenegaraan di DPR Jumat (15/8) lalu tidak terbuka membuka ketidakberhasilan dalam reformasi perpajakan dan efisiensi di sistem produksi maupun distribusi sektor migas. Karenanya, Wakil Sekjen PDI Perjuangan itu menilai RAPBN 2015 tidak realistis karena lagi-lagi menuntut pemerintahan mendatang menutup defisit anggaran.

"Seharusnya APBN 2015 dirancang lebih realistis tanpa menyertakan defisit  yang mencerminkan ketergantungan negara terhadap pembiayaan yang berasal dari utang luar negeri dan dari pasar uang," ulasnya.

Atas dasar itu pula, kata Hasto, maka Joko Widodo-Jusuf Kalla yang akan menjalankan pemerintahan mendatang berupaya mengkaji berbagai terobosan untuk merealisasikan janji-janji saat masa kampanye lalu. Terutama dalam mewujudkan ekonomi berdikari. "Saatnya seluruh gagasan terobosan diambil dengan tetap memastikan penerimaan negara semakin besar, tapi di sisi lain merombak politik alokasi dan distribusi demi keadilan rakyat,” pungkasnya.(ara/jpnn)