TKA Ilegal dari Tiongkok Marak, Golkar Minta Pemerintah Lebih Galak

jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham mengingatkan pemerintah agar serius menyikapi persoalan tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal Tiongkok yang belakangan marak. Menurutnya, harus ada ketegasan untuk mengatasi membanjirnya TKA dari Tiongkok yang diduga memanfaatkan fasilitas bebas visa untuk wisatawan.

"TKA ilegal perlu ditertibkan. Harus ada ketegasan tentang kedatangan orang dari luar negeri. Kalau tujuannya wisata ya wisata," kata Idrus saat konferensi pers di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (23/12).

Namun, Idrus mengaku tak setuju dengan anggapan yang menyebut penyebab utama TKA ilegal menyerbu Indonesia karena fasilitas bebas visa kepada 169 negara sejak Maret lalu. Sebab, sambungnya, hal yang juga harus dilakukan adalah meningkatkan pengawasan.

"Kita juga tidak boleh membatasi orang untuk datang dari luar negeri tanpa alasan. Tapi perlu kita tertibkan. Kalau sebagai wisatawan ya wisatawan, jangan begitu sampai Indonesia ada kongkalikong kemudian beralih fungsi. Ini tidak boleh," jelasnya.

Karenanya Idrus mendorong pemerintah menertibkan TKA ilegal. Caranya dengan meningkatkan koordinasi di antara instansi terkait.

"Untuk menertibkan ini perlu ada sinergitas dari lembaga-lembaga yang ada. Misalnya Kemenkumham yang membawahi masalah imigrasi, kementerian tenaga kerja. Segera inventarisir," pungkasnya.(fat/jpnn)