Tolak Pilkada oleh DPRD Takut Kepentingannya Terganggu

JAKARTA -  Setelah sejumlah kepala daerah menyatakan sikap keberatan dengan usulan pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD, kali sejumlah anggota DPRD yang tergabung dalam Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) giliran menyampaikan sikapnya.
      
"Bangsa ini harus siap dengan perubahan, jangan perubahan itu dinisbikan, sebab yang permanen itu justru perubahan itu sendiri,"  tegas Ketua Umum Adkasi Salehudin, saat menggelar konferensi pers di Hotel Mercure, Jakarta, kemarin (12/9).

Dia menegaskan, pihaknya selama ini bersikap pasif atas wacana kembalinya sistem pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD.  

"Kami tidak pernah meminta atau mengusulkan, yang perlu diketahui justru wacana ini muncul dari hasil riset pihak-pihak lain, termasuk pemerintah,"  katanya.
       
Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kertanegara itu kemudian menyitir salah satu hasil kajian tentang lebih banyaknya mudharat dari pelaksanaan pilkada langsung selama ini.  

"Pada prinsipnya, Adkasi tidak euforia atas (wacana) pemilihan ke DPRD, kami lebih memandang ini sebagai tantangan bagi kami,"  imbuh Saleh.

Lalu, bagaimana dengan keraguan banyak pihak tentang kredibilitas DPRD ketika nanti diberi kepercayaan memilih kepala daerah? Dia mengakui kalau hal itu masih ada di sebagian masyarakat.  

"Namun, kami yakin tidak semua rakyat seperti itu, ini kan mereka yang takut dengan perubahan saja atau takut kalau kepentingannya terganggu saja,"  tandasnya. (idr/byu/dyn/owi/kim)