Tujuh Instansi Janji Berbenah

jpnn.com - JAKARTA - Ongkos birokrasi di Indonesia menyedot hampir 50 persen dari total anggaran. Tetapi banyak keluhan bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar saja, masih perlu dorongan ekstra kuat. Pelayanan dasar mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, dan perizinan teknis, dinilai masih rumit.

Kondisi ini menjadi sorotan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Menteri PAN-RB Azwar Abubakar menuturkan, perbaikan kualitas pelayanan dasar ini bahkan sampai di meja Wakil Presiden Boediono.

Azwar mengatakan setiap kementerian atau lembaga yang memiliki pelayanan dasar dekat sekali dengan masyarakat, sudah "didudukkan" oleh Wapres.

Nah saat itu, masing-masing kementerian atau lembaga ditanyai beberapa skema birokrasi. "Rata-rata semua perizinan yang berlapis-lapis, diminta untuk diperingkas," ujarnya dalam diskusi 100 hari terakhir Kabinet Indonesia Bersatu II kemarin.

Hasilnya Azwar menuturkan, ada tujuh kementerian dan lembaga yang berjanji meningkatkan kualitas pelayanan dasarnya. Ketujuh instansi itu adalah Polri, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pemprov DKI Jakarta, dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kemudian Kementerian Hukum dan HAM, Taspen, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
 
Azwar tidak merinci jenis pembenahan birokrasi di masing-masing instansi itu. Pada prinspinya, pembenahan ini dilakukan untuk memperingkas alur birokrasi perizinan dan sejenisnya yang dikeluhkan rumit.

Dia menuturkan bahwa secara berkala Kemen PAN-RB bertemu dengan unsur pebisnis untuk menyakan pelayanan dasar yang mereka butuhkan.
 
"Masih banyak laporan perizinan yang rumit," ujar Azwar sesuai pengakuan dari pelaku bisnis. Upaya perizinan satu pintu, menurut Azwar harus diawasi terus supaya berjalan efektif. "Bisa saja satu pintu, tetapi di dalamnya banyak cendela," tuturnya lantas tertawa.
 
Menurut Azwar ketujuh instansi yang berjanji akan meningkatkan pelayanan dasarnya itu, secepatkan memulai gerakannya. Sehingga masyarakat bisa segera mendapatkan manfaat dari pembenahan itu.
 
Selain melaporkan ada tujuh instansi yang siap berbenah itu, Azwar mengatakan Kemen PAN-RB akan melakukan evaluasi kinerja pelayanan dasar khusus untuk bidang kesehatan dan pendidikan. Dijadwalkan evaluasi ini rampung Agustus nanti.
 
Evaluasi ini melibatkan 176.826 unit sekolah dari berbagai tingkatan di 34 provinsi. Selain itu juga melibatkan 9.655 unit puskesmas yang ada di seluruh puskesmas. "Pelayanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan ini yang utama. Harus prima," ujarnya.
 
Untuk bidang pendidikan misalnya, Azwar mendengar masih banyak guru yang jarang ke sekolah. Apalagi letak sekolah tempatnya mengajar ada di daerah pelosok. Akibatnya banyak siswa kelas 5 SD yang belum bisa membaca dan menulis. (wan)