Tunanetra Tidak Dilatih Nyoblos

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik, menyatakan langkah sosialisasi penyelenggaraan pemilu 2014 kepada masyarakat tidak hanya telah dilakukan KPU di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota semata.

Namun sejak akhir tahun kemarin, petugas pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat kelurahan dan desa, telah turun terlibat secara langsung.

"Untuk kegiatan-kegiatan yang langsung ke masyarakat, kita gunakan struktur penyelenggara pemilu yang ada. Seperti PPK dan PPS, mereka turun langsung menyosialisasikan hari pemungutan suara ke masyarakat," ujarnya di Jakarta, Jumat (3/1).

Menurut Husni, sosialisasi yang dilakukan hingga menyentuh semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok penyandang cacat. Ia mencontohkan seperti untuk penyandang tunanetra, KPU menyosialisasikan bahwa mereka diperkenankan mendapat pendampingan pada pelaksanaan pencoblosan, 9 April 2014 mendatang.

"Pendamping ini bisa saja petugas KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara), pihak keluarga, atau siapapun yang mereka percaya," katanya.

Dengan adanya kebebasan memilih pendamping, KPU sendiri menurut Husni, tidak terlalu khawatir nantinya penyandang tunanetra akan dibohongi. Alasannya, karena para tunanetra tentu akan memilih pendamping orang yang benar-benar dipercaya.

"Makanya mereka harus percaya siapa yang mendampinginya. Kalau itu kan tidak menjadi kewenangan KPU siapa yang mendampingi," ujarnya.

Meski sosialisasi dilakukan, namun Husni mengakui, untuk kalangan tunanetra tidak diberikan pelatihan sebelum dilakukan pencoblosan nantinya.(gir/jpnn)