Tunjangan Profesi Guru Dipangkas, Demokrat: Langkah Tepat

jpnn.com - JAKARTA – Rencana Kementerian Keuangan memangkas tunjangan profesi guru sebesar Rp 23,4 triliun dalam APBN-P 2016 mendapat dukungan dari Partai Demokrat.

Wakil Ketua Partai Demokrat Syarief Hasan terang-terangan setuju dengan langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani memangkas anggaran itu. Pasalnya, Presiden Joko Widodo selalu meminta pemerintah menghemat pengeluaran negara.

"Anggaran negara harus diselamatkan dan efisiensi dan pemotongan anggaran itu saya pikir salah satu cara dan itu saya pikir langkah yang tepat," ujar Syarief di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Sabtu (27/8).

Anggota Komisi I DPR RI tersebut berharap, sisa anggaran yang dipangkas bisa dialokasikan ke sektor lain. Khususnya dalam bidang kesejahteraan rakyat.

"Yang penting adalah keberpihakan kepada rakyat itu yang lebih utama, kesejahteraan bagi rakyat, kemiskinan harus betul-betul dilakukan agar jangan sampai terjadi kemiskinan makin bertambah," ujarnya.

Sebelumnya, Sri telah mengumumkan bahwa pemangkasan ini merupakan bagian dari penghematan transfer ke daerah sebesar Rp 70,1 triliun. Menurut Sri, pemotongan dilakukan menyesuaikan dengan data jumlah guru di lapangan. Pasalnya, total guru yang berhak menerima tunjangan profesi tak sesuai dengan jumlah saat penganggaran.

Karena target penerimaan negara meleset, pemerintah memangkas belanja Rp 137,6 triliun. Pemangkasan terdiri atas penghematan belanja pusat Rp 64,7 triliun, dan transfer ke daerah serta dana desa (Rp 72,9 triliun). (cr2)