Tuntut Kejelasan Nasib Pekerja, SP JICT: Kami Gelar Mogok Kerja

Padahal ratusan pekerja ini telah membantu Hutchison menciptakan keuntungan untuk dinikmati oleh perusahaan asal Hong Kong ini. Namun Hutchison dinilai gagal memenuhi keadilan bagi pekerja.

“Dari aspek pengelolaan BUMN, bagaimana mungkin perusahaan multinasional asing Hutchison diberikan konsesi sejak 1999 sampai 2019, namun bebas memberangus dan melakukan PHK ratusan anak bangsa. Bahkan menurut BPK, Hutchison leluasa melakukan korupsi dan membeli murah aset negara. Dimana pemerintah? Dimana negara?” kata Firman dalam keterangan persnya.

Padahal secara SDM, fasilitas dan teknologi JICT sangat siap dikelola mandiri. Sama halnya dengan penghentian privatisasi Dubai di Terminal Petikemas Surabaya (TPS).

Untuk itu dalam satu bulan ke depan, Firman memastikan akan terus melakukan kampanye dan aksi-aksi spartan termasuk mogok kerja, mogok makan bahkan ada pekerja yang di-PHK akan menjual ginjal demi menafkahi keluarganya.

“Sekali lagi kasus JICT bukan soal investasi asing di pelabuhan. Namun sejatinya tentang penegakan aturan, pemberantasan korupsi dan keadilan bagi pekerja yang telah membangun produktivitas handal pelabuhan,” kata Firman

Menurutnya, pemerintah tidak bisa bicara jauh dalam hal mewujudkan Indonesia anti korupsi dan keadilan bagi rakyat jika kasus kontrak JICT tidak selesai.

“Jika pemerintah terus abai dan gagal, maka pekerja akan selalu berada di baris terdepan untuk membela kepentingan rakyat dan bangsa dalam kasus JICT,” ujar Firman.(fri/jpnn)