Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Urusi Kartel, KPPU Seperti Macan Ompong

Kamis, 26 September 2013 – 19:04 WIB
Urusi Kartel, KPPU Seperti Macan Ompong - JPNN.COM

jpnn.com - JAKARTA - Permainan kartel di kalangan industri besar sudah menjadi rahasia umum. Namun tidak ada yang mampu membongkarnya.

Hal ini disampaikan Peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Apung Widadi dalam diskusi  'Politik Pangan SBY, Kartel Disuburkan, Rakyat Dikorban' di Jakarta, Kamis, (26/9). Apung menyatakan lembaga seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang memiliki kewenangan untuk itu, justru tidak mampu berbuat banyak untuk membongkar kartel.

"KPPU sebenarnya bertugas juga memutus rantai dominasi monopoli perdagangan, misalnya kartel impor. Tapi KPPUnya sendiri juga tidak diperkuat. Kewenangannya hanya seperti macan ompong saja," ujarnya.

Menurut Apung, KPPU sudah diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan jika terjadi pelanggaran termasuk masalah kartel dan juga memberikan sanksi pada pelanggar. Sayangnya, kewenangan itu, hanya sampai pada pemberian sanksi. Meski penyidik di KPPU juga berasal dari kepolisian, Apung masih tetap meragukan kredibilitasnya. Apung menilai, independensi polisi cenderung masih bisa dipengaruhi oleh uang dan kekuasaan.

"KPPU juga menerima laporan masyarakat dan berikan sanksi. Tapi yang putus di situ, proses hukumnya belum ada. Masih saja investigasi, penyelidikan tapi setelah itu dibawa kemana. Untuk berikan efek jera itu tidak mudah. Perlu proses yang panjang," tegas Apung.

Apung menyarankan KPPU menggandeng lembaga penegak hukum lainnya untuk membongkar kartel industri. Sehingga proses hukum terhadap penyimpangan bisa dilaksanakan.

Selain KPPU yang lemah, kata Apung, proses perizinan yang mudah di Indonesia memperkuat terbentuknya kartel dalam impor. Hal ini, kata dia, terjadi karena pemerintah pun masih bergantung pada kepentingan politik.

"Kartel bisnis politik juga sangat kuat,n susah untuk diputus. Untuk memutus ini butuh kebijakan. Selain kebijakan politik, juga butuh kebijakan hukum. Masalahnya kebijakan hukum ini di KPPU. Selama kepentingan politik juga turut campur, susah diputus," tandas Apung. (flo/jpnn)

JAKARTA - Permainan kartel di kalangan industri besar sudah menjadi rahasia umum. Namun tidak ada yang mampu membongkarnya. Hal ini disampaikan Peneliti

Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

X Close