Usut Pejabat Terlibat Gas Tangguh

Selasa, 02 September 2008 – 17:41 WIB

JAKARTA-Penjabat-penjabat yang terkait dalam negosiasi kontrak Gas/LNG Tangguh pada tahun 2002 harus diusut. Hal ini terkait dengan kontrak LNG Tangguh dianggap kontrak paling buruk yang berpotensi merugikan negara US$ 75 Miliar,

Hal ini disampaikan Anggota DPD RI, Marwan Batubara dalam konfrensi pers soal Pengusutan Tuntas Skandal Kontrak LNG Tangguh di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa, (02/09).

"Pejabat-pejabat yang bertanggungjawab harus diusut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya," katanya.

Menurut Marwan, alasan yang dilontarkan tim negosiasi LNG tangguh pada tahun 2002, yang menyatakan rendahnya harga LNG tangguh disebabkan karena rendahnya harga pasar LNG saat itu dan menetapkan batas terhadap harga minyak, tidak masuk akal.

Pasalnya, menurut Marwan setiap penetapan kontrak harga gas dan batubara, akan selalu tergantung harga minyak. Jadi, seharusnya pemerintah memperhitungkan kemungkinan naiknya harga minyak atau gas dunia.

"Padahal dimana-dimana harga itu tergantung harga minyak, mustahil ini tidak dijadikan rujukan untuk menetapkan harga,"ujar Marwan Batubara. Selain itu ia menduga ada conflict of interest dari pejabat-pejabat yang terlibat dalam negosiasi tangguh pada tahun 2002 tersebut. Lanjutnya, menurut Marwan kontrak LNG Tangguh ini harus direview ulang karena menyangkut ketahanan energi nasional.(wid)

JAKARTA-Penjabat-penjabat yang terkait dalam negosiasi kontrak Gas/LNG Tangguh pada tahun 2002 harus diusut. Hal ini terkait dengan kontrak LNG Tangguh