Vietnam Belajar Pengupahan pada Kemenaker

 “Jadi, setiap perusahaan ini wajib untuk membuat dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaannya,” kata Adriani.

UM sendiri ditetapkan oleh gubernur sehingga menjadi upah minimum provinsi (UMP).

Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota dapat ditetapkan juga upah minimum kabupaten/kota (UMK) asalkan lebih tinggi dari UMP.

Selain itu, ada juga upah sektoral yang berdasarkan pada kesepakatan sektor tertentu.

Dia juga memaparkan peran lembaga Dewan Pengupahan Nasional (Depenas). Depenas merupakan lembaga non-struktural yang bersifat tripartite.

Tugasnya adalah memberikan saran, dan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional. 

Depenas terdiri dari tiga unsur. Yakni, pemerintah, SP/SB, dan pengusaha. (jpnn)