Waaahhh.. Beratt.. Janji Menteri Susi Dipertanyakan Nih!

jpnn.com - JAKARTA- Sikap tak tepat janji Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dipertanyakan Ketua Umum Himpunan Masyarakat Adat Pulau-Pulau Rempang Galang (Himad Purelang), Blasius Joseph. Pasalnya, sampai saat ini, masih banyak kapal yang lego jangkar seenaknya sehingga terumbu karang di kawasan Pulau-Pulau Rempang Galang, Batam, rusak.

"Kerusakan terumbu karang tersebut secara resmi sudah kami laporkan tahun lalu ke Menteri Susi Pudjiastuti. Bu Susi tahun lalu menjanjikan akan menindaknya. Yang terjadi sebaliknya, semakin banyak kapal lego jangkar di sana," kata Blasius Joseph, di kantor KKP Jakarta, Jumat (18/12).

Karena itu lanjutnya, bersama empat Pengurus Himpunan Masyarakat Adat Pulau-Pulau Rempang Galang, Blasius Joseph datang ke KKP untuk menagih janji tersebut. Sebab kerusakan terumbu karang di kawasan yang berbatasan langsung dengan Singapura itu sudah semakin parah. "Sebagai masyarakat adat, kami sedih kalau sampai laporan itu tidak ditanggapi oleh bu Menteri," tegas Blasius.

Dia juga mempertanyakan surat dari Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil KKP nomor B.257/KP3K/III/2015 tanggal 11 Maret 2015 yang ditujukan kepada Himad Purelang menjelaskan bahwa mereka sudah berkoordinasi dengan Mabes Polri, dan katanya Tim Bareskrim Mabes Polri sudah melakukan investigasi terhadap pengrusakan mangrove secara besar-besaran di 50-an pulau-pulau dirangkaian Rempang Galang Kota Batam.

"Yang kami tahu, sampai sekarang Bareskrim Mabes Polri belum pernah menindak-lanjutinya. Makanya, kami bertanya tentang hal itu langsung ke ibu Menteri," jelasnya, sembari menambahkaan mereka gagal bertemu Bu Susi karena sedang di luar negeri.

Selain itu, Blasius juga mempertanyakan alasan KKP membangun kantor PSDKP KKP di kawasan Jembatan 2 Pulau Nipah, Rempang Galang Batam. Padahal tanah itu masih bermasalah di BPN RI. "Masa KKP mengalokasikan uang APBN untuk membangun kantor puluhan miliar di atas tanah yang bermasalah?," tanya dia.

Karena itu, dia menyarankan Menteri Keuangan menanyakan ke Bu Susi, mengapa uang negara digunakannya membangun aset negara di atas lahan bermasalah?. "Itu bisa bermasalah di kemudian hari," pungkasnya.(fas/jpnn)