Waduh! Honorer Ancam Kembali Turun ke Jalan

jpnn.com - PANGANDARAN - Tim 10 Honorer K2 Kabupaten Pangandaran melakukan rapat koordinasi untuk membahas janji Bupati Jeje Wiradinata memperhatikan kesejahteraan honorer yang disampaikan beberapa waktu lalu. Rapat koordinasi dilakukan di Aula Desa Karangbenda Kecamatan Parigi, Rabu (25/5).

Ketua Tim 10 Honorer K2 Kabupaten Pangandaran Kusmaya mengatakan, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut audiensi dengan bupati, Komisi I DPRD dan Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Pangandaran, Februari lalu. Pihaknya ingin mengevaluasi tindak lanjut yang dijanjikan DPRD Kabupaten Pangandaran. 

"Kami akan melakukan aksi demo jika memang tidak ada solusi terbaik dari semua pihak dan jika aspirasi kami tidak diakomodir dalam APBD perubahan tahun ini," ujarnya. Rencananya, aksi demo seluruh Honorer K2 di Kabupaten Pangandaran akan dilaksanakan, 2 Juni mendatang di kantor DPRD dan kantor Bupati Pangandaran.

Kusmaya menambahkan, hasil rapat koordinasi diantaranya, meminta bupati Pangandaran agar lebih memperhatikan Honorer K2  dalam segi kesejahteraan dan kelayakan hidup sesuai visi dan misi Bupati Pangandaran. Selanjutnya, Meminta Ketua DPRD dan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pangandaran untuk merealisasikan tunjangan Honorer K2 dalam APBD-P 2016 sesuai janji Ketua DPRD.

"Sampai hari ini tidak ada tindak lanjutnya janji yang disampaikan Ketua DPRD. Kami dan teman-teman meminta adanya kebijakan pro honorer," ujarnya.

Terpisah, Kepala Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Pangandaran Wawan Suryawan mengatakan pemerintah daerah sudah berupaya untuk mengusulkan penambahan kuota PNS. "Namun sampai saat ini belum ada keputusannya. Apalagi untuk aturan yang baru tidak ada lagi pengangkatan honorer menjadi PNS, artinya harus melalui tes CPNS yang diselenggarakan oleh BKN, itupun belum ada informasinya," kata dia.

Wawan juga mengakui kebutuhan pegawai di lingkungan Pemkab Pangandaran masih kurang. "Kebutuhan pegawai kita sekitar 4.000 pegawai lagi, sementara PNS kita baru 4.000 orang," ujarnya.

Ketua DPRD Kab Pangandaran Iwan M Ridwan mengatakan pihaknya akan memperjuangkan nasib para honorer K2. "Namun kita tidak bisa melanggar perundang-undangan, apalagi berdasarkan PP tidak ada lagi pengangkatan honorer, walaupun tidak disebutkan disitu Hhnorer K2. Dan ini menjadi dilema bagi Pemkab Pangandaran atas aturan tersebut," pungkasnya.(asp/dil/jpnn)