Wakil Ketua MPR Sebut Politisasi SARA Ulah Pihak Ketiga

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Mahyudin menyebut, kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2019 diwarnai politik suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Namun, Mahyudin percaya, para calon presiden dan tim suksesnya, bukan pihak yang mepolitisasi isu SARA.

"Di pilpres ini, SARA digunakan, tetapi saya percaya bahwa politik SARA itu tidak digunakan kedua capres," kata Mahyudin dalam Sosialisasi Empat Pilar, di Kecamatan Waru, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (11/3).

BACA JUGA: Meriah, Kelompok Rebana Waru Ramaikan Sosialisasi Empat Pilar MPR

Dia mengatakan, Indonesia harus mewaspadai pihak ketiga, ketika politik SARA terpakai dalam kampanye pilpres. Pihak ketiga ini, ungkap dia, menginginkan Indonesia terpecah belah karena urusan politik.

"Harus waspadai bahwa mungkin yang melakukan hoaks, fitnah, dan adu domba bukan dari capres atau timnya. Bisa saja ada pihak ketiga yang memang mau mengadu domba sesama anak bangsa," ungkap dia.

Sebab itu, kata dia, MPR punya tantangan untuk meningkatkan paham kemajemukan. Sebab, berkurangnya paham kemajemukan, akan memunculkan penggunaan politik SARA.

Demi menjawab tantangan itu, MPR menggelar sosialisasi empat pilar di seluruh penjuru Indonesia. Dia berharap, penggunaan politik SARA seperti ketika Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, tak akan terulang.

"Harus menghindari politik SARA. Ini kemarin kalau di DKI Jakarta, waktu pilgub, kencang digunakan politik SARA," ungkap dia. (mg10/jpnn)