Walhi Tuding Proyek World Bank Merusak Hutan

jpnn.com - JAKARTA - Lembaga Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dan aktivis Asian People Movement Againts ADB, menuding World Bank dan Asian Development Bank (ADB) melakukan praktek manipulatif, seolah-olah mereka telah mendukung penyelamatan sumber daya alam di Indonesia.

"Padahal semua proyek-proyek yang dijalankan ternyata mendukung penghancuran hutan Indonesia. Di Aceh misalnya, proyek Aceh Forestry Environment Project (AFEP) senilai USD 17 juta yang didanai oleh Multi Donor Fund, bukannya menjadikan hutan Aceh lebih lestari, tetapi malah mendukung pembangunan ruas-ruas jalan baru yang membelah hutan Aceh," kata Direktur Eksekutif Walhi Aceh, Bambang Antariksa, di kantor ADB dan Bank Dunia, Jakarta, Senin (27/4).

Hal ini, lanjut Bambang, secara tertulis dinyatakan dalam pertemuan sembila bupati/walikota yang bertempat di Gayo Lues, Maret lalu. Proyek yang dijalankan tersebut dikatakan hanya menghambur-hamburkan uang dan melegitimasi penghancuran hutan Aceh.

"Meskipun pinjaman sektor kehutanan berjumlah kurang dari tiga persen dari total pinjaman yang dikucurkan oleh Bank Dunia, isu-isu tentang kehutanan bisa dinyatakan telah membesar bersamaan dengan maraknya kontroversi tentang lingkungan yang bergolak di Bank Dunia," imbuhnya.

Di tempat yang sama, Ketua Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan menegaskan, hutang Bank Dunia untuk produksi kayu dan pembangunan jalan dan rencana kolonisasi areal hutan, telah menjadi penyebab utama penggundulan hutan dan mengakibatkan dampak yang merugikan bagi masyarakat yang menetap di dalamnya.

"Apalagi program penyesuaian struktural dan kebijakan ekonomi makro yang didukung sepenuhnya oleh Bank Dunia telah memberikan akibat langsung pada pelonjakan ekspor kayu gelondongan dan melemahnya kapasitas regulasi pemerintah," tegas Dani Setiawan.

Sementara Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Berry Nahdian Forgan menambahkan, melihat fakta konspirasi yang dilakukan oleh lembaga pemilik modal tersebut, sudah saatnya pemerintah Indonesia memutus hubungan secara total dengan lembaga-lembaga tersebut.

"Mereka terbukti menghancurkan sumber daya alam di Indonesia, yang ditunggangi oleh kepentingan modal asing. Untuk itu, pemerintah (harus) segera membangun ekonomi berbasis kerakyatan dengan mengembalikan pengelolaan sumber daya alam di tangan rakyat," usulnya. (fas/JPNN)