Warga Jakarta Banyak Dirugikan dengan Ide Ibu Kota Pindah?

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesian Democratic Center for Strategic Studies (Indenis) Girindra Sandino memprediksi, sebagian masyarakat Jakarta dirugikan dengan rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

"Mungkin banyak, khususnya dunia usaha. Bahkan wartawan juga bisa dibuat pusing harus memiliki kantor di ibu kota baru, karena harus meliput kegiatan pemerintahan di sana," ujar Girindra kepada JPNN, Kamis (29/8).

Meski ada yang dirugikan, Girindra tetap meyakini usulan pemindahan ibu kota berkaitan erat dengan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia secara menyeluruh.

"Tentu sangat berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Contoh kecilnya, kita mengetahui Jakarta sudah crowded, macet parah. Hal tersebut tentu berdampak pada laju ekonomi, berapa kerugian dalam hal waktu, kesehatan, tingkat kebahagian, bahkan dapat merugikan keuangan negara," ucapnya.

Menurut Girindra, penduduk Jakarta saat ini sudah sangat padat. Banyak pengangguran yang sulit mendapat pekerjaan. Bisa saja dengan ibu kota baru, migrasi besar-besaran terjadi dengan perencanaan yang matang. Karena di ibu kota baru bakal banyak lapangan kerja.

Girindra juga menilai nantinya perlu dibentuk lembaga pengawas pembangunan ibu kota baru yang benar-benar tegas. Dengan demikian seluruh proses pembangunan berjalan sesuai rencana dan tidak sampai memberatkan pemerintahan baru hasil Pilpres 2024.

"Dengan adanya lembaga pengawas, maka siapapun yang berkuasa jika pembangunan mangkrak akan ada sanksi yang sangat berat. Saya kira jika memang terjadi amandemen ke V, dengan mengembalikan GBHN, itu dimasukan dalam instrument TAP MPR akan lebih kuat," pungkas Girindra.(gir/jpnn)