Warga Protes Pembangunan PLTU Pulau Baai, Pak Gubernur Kok Diam Aja
jpnn.com - BENGKULU - Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti enggan berkomentar banyak saat ditanya soal protes pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Pulai Baai. Menurutnya penolakan tersebut bermuatan politis.
Bahkan kritikan atau memorandum yang disampaikan Forum Peduli Bengkulu (FPB) ketika hearing ke anggota DPRD Provinsi beberapa hari lalu. Pernyataan tersebut dilontarkan Ridwan Mukti, kemarin siang saat menghadiri acara di Balai Prajurit, Korem 041 Garuda Emas Bengkulu.
“Saya tidak mau berkomentar, karena itu politis,” lontarnya sembari berlalu memasuki mobilnya seperti diberitakan Rakyat Bengkulu (Jawa Pos Group) hari ini (28/8).
Untuk diketahui, pada Jumat (26/8) puluhan massa yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Sipil Bengkulu mendatangi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Bengkulu. Mereka memprotes terkait pembangunan PLTU yang ada di Pulau Baai Bengkulu lantaran akan membahayakan kelangsungan hidup masyarakat.
Kemudian, beberapa hari sebelumnya rombongan FPB yang di dalamnya cukup banyak diisi oleh mantan pejabat Pemprov Bengkulu seperti mantan Sekdaprov Asnawi A. Lamat dan Hamsyir Lair melakukan hearing ke DPRD Provinsi.
Menurut mereka beberapa kebijakan gubernur banyak bertentangan dengan aturan. Misalnya seperti penonjoban pejabat, terkait rasionalisasi, hingga dugaan nepotisme dengan mengajak “orang-orang” gubernur yang berasal dari Musi Rawas untuk menduduki jabatan strategis di Pemprov.
Sementara itu, Sekretaris FPB, Tarmizi Gumay,SH,MH memastikan jika pembentukan dan kritik yang mereka lakukan sama sekali tak ada muatan politis. Dikatakannya, bahwa pembentukan FPB sendiri atas dasar keprihatinan pihaknya kondisi roda pemerintahan saat ini.
Bukan pula karena faktor sakit hati, atau karena ada kepentingan. Tetapi forum terlahir karena keprihatinan mereka dengan kondisi berjalannya roda pemerintahan provinsi Bengkulu saat ini. “Dan yang pasti kita cinta dan peduli terhadap Bengkulu,” ungkapnya.(zie/ray/jpnn)