Yakin Golkar Dukung Ahok? Simak Dulu Kata Pak Bamsoet Ini

jpnn.com - JAKARTA - Partai Golkar ternyata belum bulat dalam mendukung Basuki T Purnama alias Ahok dalam Pilkada DKI 2017. Meski DPD Golkar DKI telah memutuskan mendukung Ahok, namun keputusan akhirnya tetap ada di dewan pimpinan pusat (DPP) partai yang kini dipimpin Setya Novanto itu.

Menurut anggota Tim Pilkada Pusat DPP Partai Golkar, Bambang Soesatyo, hingga kini partainya belum membuat keputusan tentang calon yang akan diusung di DKI.  “Dan hingga saat ini sejauh yang saya tahu, Tim Pilkada Pusat DPP Partai Golkar belum pernah menggelar rapat,” ujar Bambang melalui layanan pesan singkat, Minggu (19/6) dini hari.

Bamsoet -sapaan Bambang- justru menyayangkan munculnya polemik terbuka antara Korbid DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai, Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono dan Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie terkait dukungan terhadap Ahok. Sebelumnya, Yorrys merasa berhak memutuskan dukungan ke Ahok karena ia adalah pelaksana tugas ketua DPD Golkar DKI.

Padahal, kata Bamsoet, hingga saat ini kepengurusan baru Golkar hasil musyawarah nasional luar biasa (munaslub) di Bali belum disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Karenanya ia mengingatkan internal partainya agar tak gaduh soal calon yang akan diusung pada pilkada DKI.

“Selain tidak elok, juga tidak baik bagi citra partai yang baru saja melaksakan munas rekonsilasi di Bali dari konflik panjang yang melelahkan.  Apalagi yang dipersoalkan adalah soal kewenangan siapa yang paling berhak memutuskan calon yang bakal didukung partai Golkar dalam pilkada,” tutur Bamsoet.

Menurut Bamsoet, DPP Golkar pada pekan lalu telah menggelar rapat pleno untuk mengesahkan aturan internal dan petunjuk pelaksanaan tentang penentuan calon gubernur, wali kota dan bupati. Rapat pleno itu dipimpin langsung oleh Ketua Umum Golkar Setya Novanto.

“Dalam rapat pleno itu kita semua telah sepakat bahwa penentuan calon gubernur, walikota dan bupati adalah wewenang tim pilkada pusat. Jadi sebaiknya semua bisa menahan diri dan tunduk pada mekanisme maupun aturan partai,” tegasnya.(ara/jpnn)