Yakin Pimpinan Baru KPK tak Jadikan OTT Ajang Keruk Popularitas

JAKARTA - Ketua Umum Kaukus Muda Indonesia (KMI), Edi Humaidi, yakin kelima pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan menjadikan momen operasi tangkap tangan (OTT) sebagai tontonan publik.

Keyakinan tersebut menurut Edi setelah melihat rekam jejak dua dari kelima pimpinan KPK sebelum mereka diberi mandat mengurus lembaga antirasuah itu untuk periode 2015-2019.

"Saya yakin OTT sebagai bagian dari proses penegakkan hukum dan tidak akan jadi drama kolosal yang dipertontonkan ke publik dalam rangka membangun panggung popularitas," kata Edi Humaidi, Jumat (25/12).

Dari proses seleksi di Pansel dan uji kepatutan di DPR, lanjutnya, ada dua figur pimpinan KPK yang sangat menonjol yakni Agus Rahardjo dan Irjenpol (Purn) Basaria Panjaitan.

"Agus dan Basaria selama ini sudah terbiasa dengan pekerjaan yang membutuhkan independensi dan tidak pernah menjadikan ekspos media massa sebagai indikator keberhasilannya, tapi lebih menggunakan produk pekerjaannya sebagai indikator keberhasilannya," ujar dia.

Agus lanjutnya, adalah otak dari semua sistem pengadaan barang dan jasa yang saat ini dipakai pemerintah. Artinya, dia terlatih sebagai sutradara dan yang dapat nama itu adalah pengguna, dalam hal ini, pemerintah.

"Sedangkan Basaria selama ini berkutat di sektor reserse kriminal dan sekaligus representasi dari institusi Polri. Dia itu juga ada beban moral untuk memperlihatkan bahwa Polri itu sudah berubah ke arah yang lebih baik," tegasnya.

Untuk mendorong agar OTT tidak menjadi panggung popularitas, Edi menyatakan perlunya revisi UU KPK.

"Harus ada regulasi yang tegas mengatur mekanisme tentang penanganan tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota Polri dan Jaksa. Ini penting agar sesama institusi penegak hukum tidak saling serang ketika ada di antara pejabatnya yang terjerat kasus tindak pidana korupsi atau pidana kriminal," sarannya.

Edi juga berpandangan positif terhadap tidak satu pun wajah lama yang lolos dalam uji kepatutan dan kelayakan di DPR. "Dengan tidak masuknya wajah lama, kontrol publik akan lebih besar lagi. Tapi kelima wajah baru ini harus cepat memahami karakter institusi KPK," pungkasnya.(fas/jpnn)