Yasonna Dorong Sistem Penegakan HAM di Indonesia Diadopsi Negara Lain

“Penyajian sertifikat tanah kepada sembilan masyarakat adat oleh presiden menandakan pengakuan atas hak tanah tradisional masyarakat adat,” tuturnya.

Laporan lain tentang upaya memajukan HAM di Indonesia adalah tentang kebebasan berpikir, hati nurani, dan masalah keagamaan. Yasonna menjelaskan, terdapat sebuah forum untuk harmoni antaragama yang selanjutnya berperan penting sebagai platform dialog dan promosi toleransi.

“Penegakan hukum juga telah diperkuat untuk menyelidiki, menghukum, dan memperbaiki semua kasus kekerasan berbasis agama,” ucapnya.

Sedangkan dalam konteks rule of law dan good governance, Yasonna menegaskan, pemerintah Indonesia dan Komnas HAM bekerja bahu-membahu dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. “Badan ini menggunakan mekanisme non-yudisial untuk memastikan penyelesaian kasus yang bertahan lama, rekonsiliasi dan damai,” tuturnya.

Terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi, Yasonna menuturkan, aksi demonstrasi sudah menjadi keseharian di Indonesia. Di Jakarta saja ada 3.148 demonstrasi publik pada tahun 2015 dan 2.784 pada 2016. Artinya, rata-rata terdapat 11 demonstrasi per hari.

Sedangkan di Papua terdapat 190 demonstrasi selama 2015, atau satu demonstrasi per setiap dua hari. “Begitu demokratis di Indonesia,” ujarnya.
Dia menambahkan Indonesia juga menjadi tuan rumah Hari Kebebasan Pers Dunia 2017. Acara itu sebagai catatan dihadiri oleh ratusan jurnalis internasional.

“Sebagai negara demokratis multi budaya, menjaga toleransi dan harmoni sosial merupakan salah satu tantangan utama,” tuturnya.

Meski demikian Yasonna tak memungkiri soal isu HAM yang rentan jadi komoditas politik. Karenanya, Kemenkumham selalu mempromosikan dialog, kerja sama, dan meningkatkan kapasitas negara dalam proses hukum yang menjunjung HAM beserta tantangannya.