Zulkifli Hasan: Pertarungan di Pilkada Buka Peluang Korupsi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyatakan peraturan terkait proses pilkada harus diluruskan. Menurut dia, pertarungan bebas menjadi pejabat di pilkada maupun di arena pileg, membuka peluang korupsi.

"Pertarungan bebas membuat itu tidak bisa dihindari (potensi korupsi),” kata Zulkifli di gedung DPR, Jakarta, Jumat (15/9).

Mantan Menteri Kehutanan (menhut) ini menyatakan, gaji pejabat seperti bupati tidak sebanding dengan modal yang dikeluarkan untuk menduduki posisi tersebut. “Bupati (gajinya) Rp 6 juta, sedangkan mau jadi bupati biayanya mahal sekali,” katanya.

Menjadi bupati, harus memasang iklan maupun spanduk. Selain itu juga memberikan sembilan bahan pokok, sarung dan mengeluarkan biaya untuk transportasi. Nah, kata Zulkifli, kalau tidak diatur, maka korupsi tidak bisa hilang.

"Kalau tarung bebas mau jadi bupati, saya kira orang menghalalkan segala cara. Setelah jadi, menghalalkan segala cara (mengembalikan modal). Jadi, dua-duanya (aturannya) harus diperbaiki,” kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu. (boy/jpnn)