Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Bachtiar Najamudin, mendesak pemerintah pusat untuk segera mengevaluasi efektivitas kebijakan efisiensi Transfer ke Daerah (TKD).
Langkah ini dinilai mendesak menyusul mencuatnya persoalan ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, yang nasibnya terancam akibat keterbatasan anggaran daerah.