Ekonomi

Ada 22 Daerah Rawan Konflik Pertambangan

Perusahaan Tambang Diminta Bagi Untung

Senin, 27 Februari 2012 , 14:44:00

JAKARTA--Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mendorong perusahaan tambang untuk segera mendirikan pabrik pengolahan (smelter). Hal ini bertujuan menutup celah ekspor bahan mentah tambang (raw material) pada 2014, sesuai UU Minerba tahun 2009."Kami sedang menunggu proposalnya agar segera diajukan ke Dirjen Minerba," kata Menteri ESDM Jero Wacik dalam keterangan persnya, Senin (27/2).

Di sisi lain, untuk menghindari konflik di  lingkar tambang, dia meminta perusahaan tambang berbagi keuntungan dengan masyarakat setempat melalui program pemberdayaan masyarakat (CSR). Lokasi kegiatan pertambangan yang berada di antara pedesaan yang kurang makmur seharusnya bisa memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya."Dana CSR akan mendorong masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamananan lingkar tambang," tuturnya.

Terkait masalah di lingkar tambang, Kementerian ESDM saat ini tengah menangani beberapa konflik di lingkar tambang yang belakangan ini marak terjadi. Hal ini untuk meminimalisir konflik di daerah sekitar tambang.Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mencatat setidaknya terdapat 22 tempat rawan konflik masyarakat melawan perusahaan tambang.

Ke-22 daerah tersebut, adalah Desa Loleba (Kecamatan Wasilei Halmahera Timur), Pulau Kabaena dan Gemaf, (Halmahera Tengah), Desa Betaua Kecamatan Tojo (Sulawesi Tengah), Desa Uekuli Kabupaten Tojo Una-una (Sulawesi Tengah), Kel. Batu IX Tanjungpinang (Kepulauan Riau), Makroman dan Samarinda (Kalimantan Timur), Kecamatan Tinanggea Konawe Selatan (Sulawesi Tenggara), Bahodopi dan Morowali (Sulawesi Tengah), Desa Rindu Hati Kab. Bengkulu Tengah (Bengkulu), Sei Serai Kecamatan Bukit Bestari (Tanjungpinang), Desa Pakis (Kab Rembang), Pulau Bangka, Sulawesi Utara, Desa Sulaho Kec. Lasusua (Mandailing Natal), Wotgalih, Lumajang, Jawa Timur, Kulonprogo (Yogyakarta), Desa Bahomoahi, Bahomotefe, Lalampu, Lele, Dampala, Siumbatu, Bahodopi, Keurea, dan Fatufia di Kab. Morowali, Sulawesi Tengah, Cipatujah dan Cikalong, kab. Tasikmalaya, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Sumba Tengah,Cek Bocek Selesek Reen Sury, Kab. Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

"Kalau pemerintah tidak lakukan sesuatu, bukan tidak mungkin kerusuhan di Bima terjadi lagi," kata Pius Ginting, manajer kampanye tambang dan energi Walhi. (Esy/jpnn)