Mereka beralasan takut dapat komplain dari warganya. Sehingga meminta kantor Pos yang mendistribusikan langsung kepada warga.
Senin (24/6) pagi ada 10 Kepala Dusun (Kadus) di desa Wirogomo, Kecamatan Banyubiru menuju ke kantor Pos Banyubiru untuk menyerahkan KPS. Kesepuluh kadus tersebut adalah Kadus Klompak, Kendal Dhuwur, Kendal Ngisor, Krajan Kidul, Krajan Lor, Wirogomo Tengah, Wirogomo Lor, Seseh, Keniar, dan Pule.
Mereka menolak membagikan KPS kepada warganya. Karena, khawatir nantinya ada gejolak, dan jadi tuduhan kesalahan. Seperti diketahui penyaluran KPS melalui kantor Pos lalu disampaikan via Pos desa kepada Kadus.
“Sampai hari ini sudah ada 10 kadus menolak membagikan KPS. Hanya Kadus Jeruk Wangi yang mau membagikan ke warganya. Kades yang tidak membagikan KPS, karena takut jadi sasaran kesalahan bila nanti ada gejolak sosial. Masalahnya dari 331 warga Desa Wirogomo yang mendapat KPS sekitar 15 persen tidak tepat sasaran, karena dianggap mampu,” tutur Kaur Pemerintahan Desa Wirogomo, Kecamatan Banyubiru, Slamet Sunardi, ditemui di kantor Pos Banyubiru, Senin (24/6) pagi.
Lebih lanjut dikatakan Slamet, data KPS tersebut dibuat oleh pemerintah pusat bukan dari pemerintahan desa. Sehingga dikhawatirkan bila ada gejolak, masyarakat bakal menuduh aparat desa. “Padahal data dibuat oleh pemerintah pusat melalui BPS dan data yang digunakan data tahun 2011,” tukasnya.
Sementara Kepala Kantor Pos Cabang Banyubiru, Giatmo menyatakan, pihaknya hanya sebatas mengantarkan surat ke desa. “Dengan adanya penolakan sehingga distribusi KPS tertunda. Sebenarnya target hari ini selesai, nanti akan cari tenaga harian lepas untuk mengantar KPS,” katanya.
Selain di Banyubiru, Kepala Desa Keseneng, Kecamatan Sumowono, Maskuri juga menolak mendistribusikan KPS. “Saya minta kantor pos saja yang mendistribusikan. Saya khawatir ada gejolak. Mestinya ada sosialisasi agar tidak ada masalah,” ujarnya.
Sejumlah warga di Ungaran juga kecewa belum bisa mencairkan BLSM. Salah satunya, Jumarni (58), warga Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Senin (24/6) kemarin rencananya dia akan mencairkan BLSM di kantor Pos Ungaran.
Dia merasa yakin namanya tercantum sebagai penerima BLSM, karena sebelumnya namanya terdaftar sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Namun Jumarni harus gigit jari, pasalnya petugas Kantor Pos Ungaran menolak mencairkan dana tersebut, karena Jumarni belum memiliki Kartu Pengendalian Sosial (KPS).
“Dulu saya dapat BLT (Bantuan Langsung Tunai), tentunya untuk BLSM saya dapat juga to. Tapi kata petugas kantor pos belum ada. Saya butuh uang itu untuk tambahan biaya sekolah cucu saya,” tutur Jumarni.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Bupati Semarang Mundjirin mengatakan, diperlukan pemutakhiran data penerima BLSM, sehingga bisa tepat sasaran. Pasalnya, data yang ada adalah data lama yang dimungkinkan sudah berubah. Bupati berharap warga tetap menjaga kondusifitas soal program BLSM, terutama yang tidak mendapatkan.
Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Semarang, Romlah mengungkapkan, pendataan warga miskin penerima BLSM dilakukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). BLSM dari pusat juga diberikan langsung melalui kantor pos, kemudian disalurkan pada masyarakat.
Penyaluran melalui Kantor Pos Ungaran sebanyak 19.142 ribu rumah tangga sasaran (RTS), kantor pos Salatiga sebanyak 24.536 ribu RTS. Total penerima KPS dan BLSM di Kabupaten Semarang ada 43.678 RTS. Romlah meminta warga yang tidak menerima BLSM tidak menyalahkan aparat desa, karena yang menentukan pemerintah pusat. (tyo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pasar Senggol Ludes, Rugi Miliaran
Redaktur : Tim Redaksi