jpnn.com, JAKARTA - Peristiwa penting menghangatkan perpolitikan di Indonesia sepanjang 2020. Ada sepuluh peristiwa yang tercatat memicu pro-kontra di tengah masyarakat.
Antara lain, kontroversi pernyataan Kepala BPIP tentang Pancasila dan agama dan perdebatan tentang penerapan lockdown menghadapi pandemi Virus Corona (COVID-19).
BACA JUGA: Simak, Begini Respons Sejumlah Tokoh Tentang Reshuffle Kabinet
Kemudian, kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab, hingga reshuffle kabinet yang menempatkan pasangan rival Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 masuk dalam jajaran kabinet.
Pengesahan RUU HIP dan UU Cipta Kerja juga sempat membuat suasana politik memanas, bahkan memunculkan gelombang aksi di tengah masyarakat.
BACA JUGA: Puan Maharani Minta Pemerintah Lebih Kuat Lagi Mencegah Penularan Corona
Berikut 10 Kontroversi Politik di 2020:
1. Pernyataan Kepala BPIP Soal Agama dan Pancasila
BACA JUGA: Rayakan Tahun Baru di Rumah Saja kalau Mau 2021 Selamat
Pernyataan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi yang menyebut agama adalah musuh Pancasila, menuai kontroversi di tengah masyarakat, Februari lalu.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin bahkan turun tangan meminta mantan rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta itu segera mengklarifikasi pernyataannya, agar tidak menimbulkan salah paham.
Yudian mengklarifikasi, menyebut tidak pernah mempertentangkan agama dan Pancasila. Ia berdalih yang dimaksud Pancasila sebagai konsensus tertinggi bangsa Indonesia harus dijaga sebaik mungkin.
Menurut Yudian, Pancasila itu agamis, karena kelima sila Pancasila dapat ditemukan dengan mudah dalam kitab suci keenam agama yang diakui secara konstitusional oleh NKRI. Sayang, klarifikasi Yudian ternyata tidak dapat diterima sebagian kalangan.
2. Pro-kontra Penerapan Lockdown Menyusul Pandemi COVID-19
Pandemi Virus Corona yang merebak sejak Maret lalu, masih menghantui hingga saat ini. Bedanya, sebagian masyarakat sudah lebih siap menghadapinya.
Pada awal-awal pandemi merebak, muncul perdebatan panjang antara yang menginginkan pemerintah menerapkan lockdown atau isolasi, dengan pandangan yang menilai lockdown hanya akan membunuh masyarakat secara perlahan. Karena akibat lockdown, roda perekonomian diperkirakan akan berhenti.
Salah satu pihak yang paling keras menyuarakan lockdown dari kubu Partai Demokrat.
Presiden Jokowi akhirnya memilih menerapkan 'Pembatasan Sosial Berskala Besar' (PSBB) atau karantina wilayah. Menurut presiden, pemerintah memandang masalah kesehatan sangat penting, namun masalah ekonomi tetap harus diperhatikan.
Kebijakan presiden ini sempat menuai kontroversi di tengah masyarakat.
3. Kontroversi Staf Khusus Milenial Jokowi
Langkah Presiden Joko Widodo melantik tujuh staf khusus milenial pada November 2019 lalu, tidak berjalan mulus.
Mereka yang mendapatkan gaji dari negara sebesar Rp 51 juta per bulan, ternyata beberapa menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.
Pemicunya, stafsus Andi Taufan Garuda Putra menulis surat yang ditujukan kepada camat di seluruh Indonesia.
Isi surat memuat komitmen perusahaan financial technology (fintech) yang dipimpin Andi Taufan, Amartha, ikut menyukseskan program 'Relawan Desa Lawan Covid-19' yang diinisiasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).
Dalam surat disebut petugas lapangan Amartha akan ikut memberi edukasi kepada masyarakat di desa terkait COVID-19.
Selain itu, juga siap melakukan pendataan terkait kebutuhan alat pelindung diri (APD) di puskesmas-puskesmas yang ada.
Surat tersebut memicu kontroversi, apalagi menggunakan kop surat Sekretariat Kabinet.
Andi kemudian menarik kembali surat tersebut. Ia juga menyatakan permohonan maaf dan akhirnya mengundurkan diri.
Kasus yang sama juga menimpa Adamas Belva Syah Devara. Ia merupakan pendiri sekaligus CEO Ruangguru, sehingga dinilai berpeluang menimbulkan konflik kepentingan.
Pasalnya, perusahaan startup teknologi pendidikan miliknya, turut menyediakan pelatihan online yang menjadi bagian dari program Kartu Prakerja.
Dia pun kemudian memilih mundur sebagai staf khusus milenial Presiden Jokowi.
Stafsus milenial presiden lainnya, Billy Mambrasar menimbulkan kontroversi karena sempat menuliskan dalam jejaring aplikasi profesional LinkedIn miliknya, jabatan stafsus setingkat menteri. Ia kemudian mengganti penjelasan tersebut.
4. Iuran BPJS Naik Saat Pandemi COVID-19
Kebijakan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi COVID-19, menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.
Pemerintah awalnya menaikkan iuran BPJS Kesehatan dari yang sebelumnya ditetapkan pada 2018. Kelas I naik dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu, kelas II naik dari Rp 51 ribu menjadi Rp 110 ribu dan kelas III dari Rp 25.500 naik menjadi Rp 42 ribu.
Kebijakan itu dikritik dan dibawa ke jalur hukum. MA pun memutuskan mengembalikan besaran iuran BPJS Kesehatan seperti yang ditetapkan pada 2018.
Namun, pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan lewat Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Besaran iuran disebut untuk kelas I Rp 150 ribu, kelas II Rp 100 ribu dan kelas III Rp 35 ribu di 2021.
5. Kontroversi Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP)
Kontroversi RUU HIP muncul karena diduga ingin memeras Pancasila menjadi ekasila dan trisila.
Dalam RUU HIP juga tidak mencantumkan Ketetapan MPRS Nomor XXV/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme serta pembubaran Partai Komunis Indonesia.
Akibatnya, muncul aksi demonstrasi besar-besaran di depan kompleks DPR/MPR pada 24 Juni lalu. Aksi didukung ormas Islam yang menamakan diri Aliansi Nasional Anti-Komunis (Anak NKRI). Kelompok ini antara lain didukung Persaudaraan Alumni 212.
Aksi juga kembali digelar di tempat yang sama pada 16 Juli. Massa menuntut agar DPR mencabut RUU HIP.
Pemerintah dan DPR akhirnya sepakat mengganti RUU HIP menjadi RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP).
6. Pernyataan Puan Maharani Singgung Masyarakat Sumbar
Pernyataan Puan Maharani sebenarnya disampaikan dalam acara internal PDI Perjuangan. Tepatnya dalam rapat yang dihadiri seluruh pengurus tingkat provinsi dan kabupaten dan kota.
Puan dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPP PDIP berharap Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang mendukung Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia.
Pernyataan Puan menyebarluas, bahkan seolah dianggap Sumbar bukan provinsi yang mendukung Pancasila.
Akibat hal itu, calon gubernur-wakil gubernur Sumbar yang diusung PDIP Mulyadi-Ali Mukhni mengembalikan surat dukungan pencalonan.
Puan ternyata memiliki darah Minang, baik dari ibu Megawati Soekarnoputri maupun dari ayah almarhum Taufik Kiemas yang punya gelar Datuk Basa Batuah.
7. Kontroversi UU Cipta Kerja
Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Sejumlah aksi digelar di sejumlah daerah, mendesak Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk membatalkan undang-undang sapu jagat tersebut.
Fraksi Partai Demokrat DPR di DPR bahkan menyatakan rapat paripurna pada 5 Oktober 2020 dengan agenda pengesahan RUU Cipta Kerja, sesat dan cacat prosedur.
Menurut anggota DPR dari Fraksi Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin, tidak ada draf RUU yang dibagikan kepada peserta rapat saat paripurna.
Menanggapi kontroversi yang ada, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengakui ada riak-riak dinamika sosial terhadap keberadaan Cipta Kerja, terutama pada materi klaster ketenagakerjaan.
Meski demikian, dia memastikan pemerintah sangat terbuka atas berbagai masukan konstruktif.
8. Politik Dinasti Jokowi dan Kontroversi Penyelenggaraan Pilkada 2020 di Tengah Pandemi
Riak politik kembali menghangat setelah pemerintah memutuskan untuk tetap menggelar Pilkada serentak 2020 di 270 daerah.
Pasalnya, pilkada digelar di tengah pendemi Virus Corona (COVID-19) yang belum dapat dipastikan bisa ditekan.
Pemerintah dan penyelenggara meyakini pilkada akan berjalan sukses, dengan catatan ada penerapan protokol kesehatan yang ketat.
Penyelenggaraan pilkada menjadi kontroversi, karena menimbulkan keramaian, sementara di sisi lain pemerintah melarang adanya keramaian.
Penyelenggaraan Pilkada 2020 juga menarik.
Putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wali kota Solo.
Selain itu, menantu presiden, Bobby Nasution juga maju sebagai calon wali kota Medan 2020. Keduanya diketahui terpilih.
9. Spanduk Habib Rizieq, Kepulangan, Hingga Penahanan
Spanduk yang memuat foto Habib Rizieq Shihab menyebar di sejumlah tempat jelang 17 Agustus lalu. Kontroversi terkait kepulangannya pun mengemuka seketika.
Ada yang percaya, namun ada pula yang meragukannya.
Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu akhirnya terbukti pulang. Ia tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada 10 November lalu.
Sayangnya, persoalan kemudian muncul. Massa yang menyambut HRS membludak. Tol menuju Bandara Soekarno-Hatta pun macet total hingga berjam-jam.
Kerumunan massa yang sangat luar biasa jumlahnya juga terjadi di markas FPI, Bilangan Petamburan, Jakarta. Baik saat menyambut, maupun saat HRS menikahkan putrinya.
HRS kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penghasutan terkait kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat.
Ia juga ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat.
Kasus HRS semakin menjadi sorotan secara luas, karena enam laskar FPI tewas di Tol Jakarta-Cikampek Km 50, saat berhadapan dengan aparat kepolisian.
10. Reshuffle kabinet Rangkul Prabowo-Sandi.
Keputusan Presiden Joko Widodo mengumumkan perombakan Kabinet Indonesia Maju, memunculkan kontroversi.
Terdapat nama Sandiaga Salahudin Uno, yang diangkat menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dari enam nama yang diumumkan.
Sandi merupakan calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2019 lalu.
Prabowo lebih dulu masuk kabinet menjabat sebagai menteri pertahanan.
Dengan demikian, pasangan yang menjadi rival Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 lalu itu, kini dua-duanya berada dalam kabinet.
Menurut salah seorang pendiri Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Yayong Waryono, reshuffle ini mengabaikan para volunter.
Yayong juga mengatakan. hasil reshuffle itu seperti olok-olok.
Sebab, Sandi yang notabene menjadi pendamping Prabowo sebagai rival Jokowi di Pilpres 2019 juga masuk ke Kabinet Indonesia Maju.
"Reshuffle ini menjadi tertawaan masyarakat yang berpikir itu adalah komedi politik, bahkan sampai muncul meme yang sangat viral di sosial media, coblos Jokowi-Maruf Amin bonus Prabowo-Sandi,” kata Yayong.(gir/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Ken Girsang