jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf mengatakan pihaknya telah memulai menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon Dewan Pengawas (Dewas) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Sepuluh calon diseleksi menjadi lima orang dan ditetapkan menjadi Dewan Pengawas BPJS melalui Keputusan Presiden.
BACA JUGA: Jelang ke Timor Leste, Menhan Cek Kesiapan Kapal Rumah Sakit TNI AL
"Sepuluh calon yang diuji ini terdiri dari unsur pekerja, unsur pemberi kerja dan unsur tokoh masyarakat," kata Dede, di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (18/1).
Mantan Wagub Jawa Barat ini berharap, kelima orang yang terpilih nanti benar-benar mampu bekerja secara independen, berintegritas dan kritis karena nantinya mereka harus memahami setiap permasalahan sampai ke hal-hal terkecil.
BACA JUGA: Mendadak...Densus 88 Beraksi di Lapas Tangerang
"Indepedensi dewan pengawas ini maksudnya tidak berada di bawah direksi, sebab mereka bekerja melaksanakan pengawasan," tegasnya.
Dede berharap, nantinya bukan hanya sekadar memberi pekerjaan pada pengawas, tetapi Dewan Pengawas bekerja dengan baik sesuai dengan amanat UU tentang BPJS Kesehatan antara lain mengawasi kinerja manajemen direksi dan managerialnya, termasuk mengawasi aturan-aturan, iuran, maupun premi serta Dewan Pengawas juga melakukan koreksi terhadap anggaran di samping membuat rekomendasi.
BACA JUGA: Pekan Lalu Bertemu Panji di AS, Bos PLN: Orangnya Ramah kayak Bu Susi
Karena itu, dalam seleksi ini Komisi IX DPR akan melihat sejauh mana kemampuan calon menguasai permasalahan dan memberi solusinya. "Permasalahan yang ada cukup banyak termasuk soal pembayaran klaim, mereka harus mengerti ini," kata politikus Partai Demokrat ini.
Kesepuluh orang yang menjalani uji kelayakan ini merupakan calon terbaik yang diajukan Presiden Jokowi lewat Surat Presiden RI nomor: R-74/Pres/12/2015 pada 12 Desember 2015 lalu.
Dia menerangkan, para calon anggota Dewas Pengawas BPJS Kesehatan ini diambil dari tiga unsur, yakni unsur pekerja, unsur pemberi kerja atau pengusaha, dan unsur tokoh masyarakat untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR RI. Mereka adalah Ketut Sendra, Misbahul Munir, Karun, Didiet Poerwanto Soeranto, Indrayana, Atim Riyanto, La Tunreng, Michael Jihannis Latuwael, Eko Suwardi dan Roni Febrianto. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bidan PTT Kecewa Berat dengan Kalimat Ibu Menteri Ini
Redaktur : Tim Redaksi