jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta, Dimyati Natakusumah menyatakan dalam 100 hari kerja kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla, belum ada implementasi program yang dicanangkan dan dijanjikan Jokowi-JK saat kampanye Pemilu presiden.
Salah satunya kata Dimyati adalah yang terkait langsung dengan kebutuhan rakyat Indonesia yakni tiga kartu sakti Jokowi yang terang-terangan telah dia janjikan kepada rakyat.
BACA JUGA: Soal Pergantian Kapolri, JK: Siapa Itu Orang-orang SBY?
"Saat kampanye Pilpres, Jokowi-JK menjanjikan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Tidak ada juga realisasinya secara nasional. Di kampung saya, rakyat masih menggunakan BPJS dengan berbagai permasalahannya," ujar Dimyati Natakusumah, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (21/1).
Artinya lanjut anggota Komisi I DPR RI ini, yang jalan hingga hari ini masih program-program lama. "Ke depan learning by doing, introspeksi yang keliru," saran dia.
BACA JUGA: Budi Gunawan Melapor ke Kejagung, Zulkarnaen: Saya Tidak Mengerti
Selain itu, mantan Bupati Pandeglang itu melihat masih ada kebijakan Jokowi yang keliru dalam hal ketatanegaraan, misalnya membuat nomenklatur kementerian yang dipaksakan dan pengangkatan para pejabat negara.
"Harusnya the right man in the right place dan melalui proses pembelajaran terlebih dahulu," tegasnya.
BACA JUGA: Ruhut Sitompul Sebut Budi Gunawan Orang Baik, Ini Sebabnya
Contoh terkini ujarnya, bisa dilihat dari pemilihan Kapolri. Menurutnya, lebih baik estafet kepemimpinan Kapolri kepada Wakapolri. "Harusnya yang naik, ya Badrodin Haiti, jadi tinggal jalan tak perlu perombakan," ungkapnya.
Begitu juga dengan kebijakan harga BBM. Saat harga BBM dunia turun, harga BBM dalam negeri malah dinaikkan. Meski, kata Dimyati, harga BBM akhirnya diturunkan kembali tanpa mempertimbangkan multi-efek yang terjadi.
"Padahal rakyat berharap Jokowi fokus memenuhi kebutuhan minimal rakyat miskin hingga mereka lepas dari kemiskinan absolut. Sekarang yang jalan itu masih saja proyek pencitraan ala Jokowi," ujarnya.
Terakhir dikatakannya, Jokowi-JK secara relatif bisa membuat Indonesia lebih baik meski tidak terlalu signifikan. "Syaratnya, tidak terdistorsi oleh koalisi-koalisi dan secara aktif melibatkan semua komponen bangsa," pungkasnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Budi Gunawan Laporkan Pimpinan KPK ke Kejagung
Redaktur : Tim Redaksi