Kondisi ini sangat disayangkan sejumlah kalangan dan dianggap kegagalan 100 hari pemerintahan Atut-Rano. Sekedar informasi berdasarkan indikator pembangunan makro Provinsi Banten, pengangguran di daerah itu berjumlah 680.564 orang. ”Pemprov Banten kami nilai gagal membangun kesehatan dan ekonomi warga. Selain masih tingginya pengangguran berdasarkan data BPS, masih banyak penderita gizi buruk yang tidak tertangani atau meninggal,” ujar Usep Saepudin, aktivis mahasiswa dari Komunitas Soedirman 30.
Dia juga menilai, tak tercapainya sejumlah target RJPMD Banten salah satu bukti lemahnya kepemimpinan Atut. Bahkan kata dia, keberadaan Rano Karno yang menjadi Wakil Gubernur untuk periode 2012-2017 tak cukup berpengaruh. Hal itu terbukti, masih banyaknya target RJPMD yang tak tercapai pada 100 hari kepemimpinan keduanya.
Untuk diketahui, dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2011 yang dibacakan dalam rapat paripurna DPRD Banten, Rabu (18/4) lalu, Atut mengaku jumlah pengangguran sulit ditekan. Dia beralasan itu terjadi lantaran urbanisasi. ”Banten itu ibarat gula, selalu jadi magnet pencari kerja,” kilahnya.
Dia juga mengaku bersama tim eksekutif tengah mengkaji solusi bersama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menekan angka urbanisasi masyarakat dari luar Provinsi Banten. ”Salah satu caranya adalah dengan melakukan operasi yustisi (razia kependudukan, Red) untuk menekan angka urbanisasi masyarakat dari luar Provinsi Banten,” terangnya beralasan.
Meski gagal dalam upaya menekan angka pengangguran, Atut mengklaim mayoritas indikator makro pembangunan tercapai. Yakni indeks pembangunan manusia tercapai 72,47 persen dari target 71,06-72,34 persen, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) tercapai 6,43 persen dari target 6,1-6,35 persen, indeks pembangunan daerah (IPD) tercapai 93,15 persen dari target 85-89,20 persen, jumlah penduduk miskin tercapai 690.970 jiwa dari target 700.000-650.000 jiwa.
Menurut Atut juga, relevansi penurunan jumlah penduduk miskin, juga dapat dilihat dari persentase rumah tangga miskin (RTM) yang mengalami penurunan. Persentase RTM Banten pada 2010 mencapai 26,43 persen, menurun menjadi 24,58 persen pada 2011. Tapi, berbagai keberhasilan yang diklaim Atut itu, menurut Pengamat Ekonomi Universitas Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten Dahnil Anzar adanya ketidakberesan data pencapaian target RJPMD.
”Saya mengendus adanya semacam akrobat dalam data ini. Saya kira RJPMD dan LPJ gubernur harus dikaji serius oleh DPRD Banten. Saya dapat bocoran tapi masih mencari datanya,” ungkapnya. Apalagi, di lain sisi masih banyak penderita gizi buruk di Provinsi Banten yang tak tertangani, salah satu indikator lain lemahnya ekonomi dan pendidikan masyarakat.
”Saya kira berbagai kasus gizi buruk bisa dijadikan indikator apakah ada kemajuan pembangunan atau tidak di Banten ini,” cetus Dahnil lagi. (bud)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Suspect Flu Burung, Balita Meninggal Dunia
Redaktur : Tim Redaksi