jpnn.com, MEDAN - Kementerian Perhubungan mulai membenahi sistem pelayaran di Danau Toba. Pembenahan itu dimulai dari melatih 100 orang warga di Danau Toba menjadi petugas Syahbandar.
Hal itu menyusul tragedi tenggelamnya Kapal Motor (KM) Sinar Bangun yang menyebabkan ratusan orang tewas di perairan Danau Toba, beberapa waktu lalu.
BACA JUGA: 2 JPU Ditunjuk Teliti BAP Kasus Tenggelamnya KM Sinar Bangun
“Kami berharap dengan upaya yang dilakukan ini, kasus seperti KM Sinar Bangun tak terjadi lagi ke depan,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi seusai menghadiri dialog nasional di Medan, Kamis (5/7).
Menurutnya dengan kejadian KM Sinar Bangun, pihaknya berkoordinasi kepada Mendagri dan Menpan RB untuk menambah petugas pengawas langsung dilakukan dari Pemerintah Pusat di Danau Toba.
BACA JUGA: Penghentian Pencarian Korban KM Sinar Bangun sudah Tepat
“Saya pikir operasional bisa dilakukan provinsi dan kabupaten. Sedangkan untuk kompetensi pengawasan akan dilakukan dari pusat,” kata Budi.
Diutarakan dia dalam pengelolaan pelayaan di Danau Toba, pengawasan standar operasional pelayaran akan dilakukan bersama TNI/Polri.
BACA JUGA: Luhut: Anak Korban KM Sinar Bangun Dijamin tak Putus Sekolah
Selain itu, Kemenhub juga akan melakukan ramcheck terhadap armada-armada yang ada di sana, terutama yang berkaitan dengan fitur-fitur keselamatan.
“Jadi, yang tak memenuhi akan kami peringati,” tukasnya.
Sebagaimana diketahui, proses pencarian dan evakuasi korban KM Sinar Bangun resmi dihentikan oleh Basarnas, Selasa (3/7/2018). Penghentian pencarian korban dengan digelar doa bersama, tabur bunga dan peletakan batu pertama monumen.
Sebelum dihentikan, Tim SAR Gabungan baru berhasil mengevakuasi 24 orang. Dimana, 21 orang dievakuasi dalam keadaan selamat dan 3 orang meninggal dunia. Sedangkan, 164 orang masih dinyatakan hilang. (fir)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Paranormal Sebut Korban KM Sinar Bangun Ditahan Makhluk Gaib
Redaktur & Reporter : Budi