TARAKAN – Dari total kuota 6.605 Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di Tarakan, diindikasikan ada 1.000 KPS yang tidak tepat sasaran atau datanya tidak valid serta sebab lainnya.
“Kendala kita saat ini, tidak hanya di Tarakan, tetapi di empat kabupaten lainnya yang penerimanya seharusnya dapat, tetapi tidak dapat, sebaliknya yang seharusnya tidak dapat dia dapat. Di Tarakan sendiri kurang lebih 1.000 KPS yang (tak terdistribusi, Red.),” ungkap Ketua Satuan Tugas (Satgas) Distribusi BLSM Kantor Pos Tarakan, Irianto melalui anggotanya, Giri Andika Wijaksana, Jumat (12/7).
Saat ini jumlah KPS yang dianggap tidak tepat sasaran masih ditahan oleh pihak RT, mengingat KPS tidak bisa didistribusikan ke sembarang pihak. Harapannya tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat. “Rencananya, penerima yang tidak sesuai akan ada penggantian kartu. Jadi nanti dikembalikan ke pusat, tentunya setelah diadakan musyawarah kelurahan, karena untuk data bukan tanggungjawab kita, kita hanya menyalurkan dan membayarkan KPS,” jelas Giri.
Pendataan warga penerima BLSM atau kompensasi lainnya dilakukan oleh pihak kelurahan dan ketua RT. “Makanya kemarin ketika rapat di Walikota, untuk yang tidak bermasalah segera kita salurkan, sementara yang KPS-nya bermasalah kita tahan dulu sampai data benar-benar selesai,” lanjutnya. “Artinya, kalau dari ketua RT dan kelurahan sudah memberikan rekomendasi siapa-siapa saja yang bisa menggantikan KPS yang bermasalah tersebut, maka Kantor Pos akan mengirimnya ke pusat data,” ujar Giri.
Sementara itu, dari realisasi pendistribusian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) untuk Kota Tarakan sendiri, hingga saat ini sudah mencapai 66 persen. Sebagai informasi, untuk penyaluran BLSM, Kantor Pos Tarakan diberikan waktu sampai tanggal 15 Juli.
Dimana, alokasi dana BLSM yang disediakan pemerintah pusat untuk disalurkan oleh Kantor Pos Tarakan sebesar Rp 1.981.500.000 untuk 6.605 RTS. Dari total tersebut, telah tersalurkan kepada 4.404 RTS dengan nilai Rp 1.321.200.000. Artinya, masih ada 2.201 RTS yang belum menerima BLS dengan nominal Rp 660.300.000.
Bicara soal realisasi, dari banyaknya KPS yang bermasalah, besar kemungkinan penyaluran akan digabungkan dengan tahap selanjutnya sambil menunggu pendataan selesai. “Memang alokasinya untuk 4 bulan, satu bulannya Rp 150 ribu, dan untuk tahap pertama ini baru Rp 300 ribu, jadi per dua bulan dulu. Nanti tahap keduanya, kami belum tahu kapan tapi kemungkinan tahun ini juga,” ujar Giri.
Kantor Pos Tarakan yang membawahi 4 kabupaten lain juga turut andil dalam penyaluran ke seluruh daerah tersebut. Tercatat, distribusi BLSM di 5 kabupaten dan kota termasuk Tarakan, mencapai 27,74 persen. Nunukan dengan alokasi terbesar yakni 9.802 RTS telah terealisasi 26,55 persen atau baru terbayarkan sebanyak 2.602 RTS.(rif/ndy)
“Kendala kita saat ini, tidak hanya di Tarakan, tetapi di empat kabupaten lainnya yang penerimanya seharusnya dapat, tetapi tidak dapat, sebaliknya yang seharusnya tidak dapat dia dapat. Di Tarakan sendiri kurang lebih 1.000 KPS yang (tak terdistribusi, Red.),” ungkap Ketua Satuan Tugas (Satgas) Distribusi BLSM Kantor Pos Tarakan, Irianto melalui anggotanya, Giri Andika Wijaksana, Jumat (12/7).
Saat ini jumlah KPS yang dianggap tidak tepat sasaran masih ditahan oleh pihak RT, mengingat KPS tidak bisa didistribusikan ke sembarang pihak. Harapannya tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat. “Rencananya, penerima yang tidak sesuai akan ada penggantian kartu. Jadi nanti dikembalikan ke pusat, tentunya setelah diadakan musyawarah kelurahan, karena untuk data bukan tanggungjawab kita, kita hanya menyalurkan dan membayarkan KPS,” jelas Giri.
Pendataan warga penerima BLSM atau kompensasi lainnya dilakukan oleh pihak kelurahan dan ketua RT. “Makanya kemarin ketika rapat di Walikota, untuk yang tidak bermasalah segera kita salurkan, sementara yang KPS-nya bermasalah kita tahan dulu sampai data benar-benar selesai,” lanjutnya. “Artinya, kalau dari ketua RT dan kelurahan sudah memberikan rekomendasi siapa-siapa saja yang bisa menggantikan KPS yang bermasalah tersebut, maka Kantor Pos akan mengirimnya ke pusat data,” ujar Giri.
Sementara itu, dari realisasi pendistribusian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) untuk Kota Tarakan sendiri, hingga saat ini sudah mencapai 66 persen. Sebagai informasi, untuk penyaluran BLSM, Kantor Pos Tarakan diberikan waktu sampai tanggal 15 Juli.
Dimana, alokasi dana BLSM yang disediakan pemerintah pusat untuk disalurkan oleh Kantor Pos Tarakan sebesar Rp 1.981.500.000 untuk 6.605 RTS. Dari total tersebut, telah tersalurkan kepada 4.404 RTS dengan nilai Rp 1.321.200.000. Artinya, masih ada 2.201 RTS yang belum menerima BLS dengan nominal Rp 660.300.000.
Bicara soal realisasi, dari banyaknya KPS yang bermasalah, besar kemungkinan penyaluran akan digabungkan dengan tahap selanjutnya sambil menunggu pendataan selesai. “Memang alokasinya untuk 4 bulan, satu bulannya Rp 150 ribu, dan untuk tahap pertama ini baru Rp 300 ribu, jadi per dua bulan dulu. Nanti tahap keduanya, kami belum tahu kapan tapi kemungkinan tahun ini juga,” ujar Giri.
Kantor Pos Tarakan yang membawahi 4 kabupaten lain juga turut andil dalam penyaluran ke seluruh daerah tersebut. Tercatat, distribusi BLSM di 5 kabupaten dan kota termasuk Tarakan, mencapai 27,74 persen. Nunukan dengan alokasi terbesar yakni 9.802 RTS telah terealisasi 26,55 persen atau baru terbayarkan sebanyak 2.602 RTS.(rif/ndy)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 63 Imigran Dari Empat Negara Diamankan
Redaktur : Tim Redaksi