MATARAM-Hingga kini masih ada 102 ribu jiwa warga Kota Mataram yang belum menikmati asuransi. Karena itu pemerintah kota (pemkot) akan memperjuangkan mereka mendapatkan asuransi.
Bila Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sudah diberlakukan, dan 102 ribu jiwa tadi masuk sebagai peserta, otomatis pemerintah harus membayar asuransinya. ”Seperti apa sistemnya, ini masih dibahas,’’ kata Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram dr Usman Hadi.
Ditambahkan, khusus untuk penerima kartu Jamkesda, masih perlu dipikirkan apakah masuk ke BPJS juga. Jika memang harus masuk, pemerintah harus membayar asuransinya. ”Sekarang ini yang harus dipikirkan penerima Jamkesda dan yang belum masuk asuransi,” sebutnya.
Kabarnya BPJS baru mulai diterapkan Januari 2014. ”Ya, kemungkinan Januari baru dimulai,’’ kata Usman.
Informasi yang diterima Koran ini, begitu BPJS dimulai, tidak ada lagi istilah kartu Jamkesmas ataupun Jamkesda bagi masyarakat miskin. Pelayanan kesehatan menjadi satu dan ditangani oleh BPJS.
Sebelumnya, masyarakat miskin di Kota Mataram lebih memilih mendapatkan Jamkesmas daripada Jamkesda. Pertimbangannya, jangkauan pelayanannya lebih luas Jamkesmas. Hal tersebut tidak akan terjadi lagi ketika BPJS berjalan. Karena semua pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Operasional BPJS.
Usman menjelaskan, begitu BPJS dimulai secara otomatis peserta Askes, Jamsostek, Asabri akan masuk BPJS. Begitu pula peserta Jamkesmas di seluruh Indonesia otomatis masuk BPJS. ”Yang belum Jamkesmas NTB (Jamkesda, Red) itu saja,’’ kata Usman. (feb)
Bila Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sudah diberlakukan, dan 102 ribu jiwa tadi masuk sebagai peserta, otomatis pemerintah harus membayar asuransinya. ”Seperti apa sistemnya, ini masih dibahas,’’ kata Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram dr Usman Hadi.
Ditambahkan, khusus untuk penerima kartu Jamkesda, masih perlu dipikirkan apakah masuk ke BPJS juga. Jika memang harus masuk, pemerintah harus membayar asuransinya. ”Sekarang ini yang harus dipikirkan penerima Jamkesda dan yang belum masuk asuransi,” sebutnya.
Kabarnya BPJS baru mulai diterapkan Januari 2014. ”Ya, kemungkinan Januari baru dimulai,’’ kata Usman.
Informasi yang diterima Koran ini, begitu BPJS dimulai, tidak ada lagi istilah kartu Jamkesmas ataupun Jamkesda bagi masyarakat miskin. Pelayanan kesehatan menjadi satu dan ditangani oleh BPJS.
Sebelumnya, masyarakat miskin di Kota Mataram lebih memilih mendapatkan Jamkesmas daripada Jamkesda. Pertimbangannya, jangkauan pelayanannya lebih luas Jamkesmas. Hal tersebut tidak akan terjadi lagi ketika BPJS berjalan. Karena semua pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Operasional BPJS.
Usman menjelaskan, begitu BPJS dimulai secara otomatis peserta Askes, Jamsostek, Asabri akan masuk BPJS. Begitu pula peserta Jamkesmas di seluruh Indonesia otomatis masuk BPJS. ”Yang belum Jamkesmas NTB (Jamkesda, Red) itu saja,’’ kata Usman. (feb)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Permintaan Menurun, Perajin Ulos Tobasa Kurangi Produksi
Redaktur : Tim Redaksi