jpnn.com, PONOROGO - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan bantuan berupa gedung Workshop BLK Komunitas 2021 kepada sebelas pondok pesantren di Ponorogo, Ngawi, Madiun, dan Bojonegoro.
Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi dan Dirjen Binalavotas Kemnaker Budi Hartawan melakukan serah terima gedung workshop di Ponpes Nurul Hikam Ponorogo, Jawa Timur, pada Minggu (20/2).
BACA JUGA: Sekjen Kemnaker Ungkap Langkah Penting Konsultasi Tripartit, Ini Penjelasannya
Sebelas ponpes yang menerima bantuan gedung workshop tersebut antara lain Ponpes Nurul Hikam, Ponpes KH Masduki Toyib, Ponpes Ilhamul Qudus, Ponpes Al Hasanah, dan Ponpes Darul Hidayah.
Anwar menyatakan, bantuan gedung workshop BLK Komunitas ini menjadi wujud keberpihakan pemerintah kepada lembaga keagamaan.
BACA JUGA: Kemnaker Apresiasi Pencapaian Provinsi Riau dalam Pelaksanaan Bulan K3
Dia menuturkan, pemerintah menginginkan agar SDM para santri dan masyarakat di sekitar pesantren memiliki keterampilan.
''Jadi, lembaga-lembaga keagamaan mengajarkan ilmu agama di mana dia bisa bertahan. Sebagaimana diketahui, pesantren memiliki peran penting dalam menjaga akhlak, akidah, peradaban, bahkan tegaknya NKRI," ucap Sekjen Anwar.
BACA JUGA: Peringati Bulan K3 Nasional, Kemnaker Gelar Tes IVA untuk Pekerja Perempuan di Sido Muncul
Karena itu, Anwar berharap bantuan gedung workshop ini dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat sekitar untuk pelatihan vokasi guna meningkatkan kompetensinya.
"Kemnaker sangat mengharapkan amanah yang diberikan kepada lembaga yang menerima BLK Komunitas ini untuk menciptakan putra dan putri daerah yang memiliki kompetensi dan berdaya saing," ucapnya.
Dirjen Binalavotas Budi Hartawan mengemukakan, hingga akhir 2021, lembaga yang telah mendapatkan bantuan pembangunan BLK Komunitas mencapai 2.912 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Menurut Budi, melalui program pendirian BLK Komunitas, pada 2021, lembaga penerima bantuan BLK Komunitas menerima bantuan pembiayaan pembangunan satu gedung workshop.
Kemnaker telah menyiapkan program untuk melatih tenaga instruktur dan pengelola BLK Komunitas agar mampu mengelolanya dengan baik.
"Tentu, peningkatan kompetensi SDM Kabupaten Ponorogo tidak bisa dilakukan hanya melalui pemerintah pusat. Sinergi dengan pemda dan industri yang ada sangat diperlukan dalam pembangunan SDM Kabupaten Ponorogo," ucap Dirjen Budi. (mrk/jpnn)
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Tarmizi Hamdi, Tarmizi Hamdi