jpnn.com, SERANG - Namanya Elke Sumarni. Dia merupakan seorang honorer yang bekerja di lingkungan Pemprov Banten.
Elke sudah sebelas tahun mengabdi sebagai tenaga honorer.
BACA JUGA: Biadab, Pelaku Penusukan Anak 12 Tahun Terekam CCTV, Korban Habis Mengaji
Demi memperjuangkan nasibnya diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) atau PNS, perempuan berparas cantik ini turun ke jalan, demo bersama ratusan honorer Provinsi Banten.
Elke dan beberapa perempuan lain memegang poster yang berisikan tuntutan tenaga non-PNS.
BACA JUGA: Orang Ini Pembunuh Berdarah Dingin
Poster yang dipegang Elke bertuliskan "Kami butuh kerja nyata Pj Gub!!, Bukan janji-janji".
Ditemui JPNN Banten di sela aksi demo, Elke mengatakan saat ini dirinya tugas di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten.
BACA JUGA: Soal KLB, PSSI Tolak Rekomendasi TGIPF Tragedi Kanjuruhan
"Saya ingin honorer disejahterakan, seperti adanya BPJS Ketenagakerjaan dan jaminan hari tua (JHT)," ujarnya seperti diberitakan JPNN Banten.
Dia juga berharap adanya kenaikan upah yang disesuaikan dengan kebutuhan hidup sekarang.
"Saya ingin ada kenaikan gaji untuk tenaga honorer (sesuai pengajuan BKD beberapa waktu lalu, red)," ucap perempuan 28 tahun itu.
Ribuan honorer yang tergabung di dalam Forum Pegawai Non-PNS Banten Non-Kategori (FPNPB-NK) menggelar aksi demonstrasi.
Pantauan JPNN Banten para honorer mayoritas mengenakan pakaian putih-putih mengelilingi Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jalan Raya Syekh Nawawi Albantani, Kecamatan Curug, Kota Serang.
Sambil membawa spanduk bertuliskan tuntutan, para massa aksi mengajak honorer lain yang masih berada di kantor dinasnya masing-masing untuk ikut bergabung bersama menyuarakan aspirasi.
Ketua Umum FPNPB-NK Taufik Hidayat mengatakan pihaknya meminta kepada Pemprov Banten untuk mengakomodasi tenaga honorer agar diangkat menjadi PPPK atau PNS.
"Rekrutmen PPPK atau PNS nanti kami meminta agar pemerintah tidak membuka seleksi secara umum. Selesaikan honorer yang ada terlebih dulu," ucap Taufik kepada JPNN Banten, Kamis (20/10).
Taufik menambahkan tuntutan selanjutnya bagi honorer yang datanya belum terinput di dalam aplikasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar mendapat kepastian.
"Honorer yang belum terdata itu tersebar di seluruh dinas jumlahnya saat ini sekitar 3.800 orang," kata dia.
"Kami berharap tenaga honorer yang belum terinput dapat diakomodasi oleh Pemprov Banten," sambungnya.
Dia mengatakan tuntutan berikutnya soal kesejahteraan yang berkaitan dengan kenaikan upah.
"Kami juga menuntut agar adanya kenaikan gaji, kemudian diberikan jaminan hari tua (JHT), dan jaminan pensiun (JP)," jelasnya. (mcr34/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
BACA ARTIKEL LAINNYA... 2 WN China Petinggi Perusahaan Batu Bara Dibantai Pakai Parang
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti