12 Bandara Baru Beroperasi Tahun Ini

JAKARTA - Menteri Perhubungan EE Mangindaan mengungkapkan bahwa 12 bandara baru akan dioperasikan mulai tahun ini.  12 bandara baru itu merupakan bagian dari program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

"Tahun ini 12 bandara direncanakan akan dioperasikan," ujar Mangindaan dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR di Jakarta, Selasa (19/3). 12 bandara itu adalah Kuala Namu  di Sumatera Utara, Muara Bungo  di Jambi), Pekon Serai di Lampung Barat, Bone di Sulawesi Selatan, Bawean di Jawa Timur, Sumarorong di Mamasa, Kufar di Seram Timur, Tual Baru dan Saumlaki Baru di Mmaluku, Waisai di Raja Ampat, Kamanap Baru di Serui dan Bandara Waghete Baru di Deiyai, Papua.

Di samping itu, pemerintah juga akan mengoperaikan sembilan bandara di Indonesia Timur dan tiga bandara di Indonesia Barat pada tahun 2014 dan 2015 mendatang.  "Pemerintah telah merencanakan pembangunan serta pengembangan beberapa bandara nasional," terangnya.

Pada tahun ini pula, kata Mangindaan, pemerintah berusaha menyelesaikan feasibility study (studi kelayakan, red) untuk pembangunan Bandara Karawang. Selain itu, pemerintah menargetkan penyelesaian pembangunan Jakarta Automated Air Traffic Systems (JAATS).

Mangindaan juga mengatakan, sejumlah bandara juga dikembangkan. Di antaranya  Soekarno-Hatta di Jakarta, Ngurah Rai di Bali, Juanda di Surabaya, Ahmad Yani di Semarang, serta Labuan Bajo di NTT.

Mangindaan juga memaparkan, sejumlah bandara hingga saat ini masih bersama untuk kepentingan sipil dan militer. Pengoperasian bersama bandara itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan serta kesepakatan bersama TNI Angkatan Udara, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II tanggal 31 Januari 2011, tentang pengaturan penggunaan bersama bandara dan pangkalan udara.

Lebih lanjut Mangindaan mengatakan, saat ini sedang dilakukan pembahasan antarinstansi terkait penggunaan bandara untuk kepentingan sipil dan militer.  "Itu dilakukan guna menentukan bentuk kerjasama yang dapat diterima bagi semua pihak," pungkasnya. (chi/jpnn)