jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 12 ribu penyuluh pertanian honorer yang lulus PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) hasil rekrutmen Februari 2019 tegas menyatakan tidak akan melakukan demo.
Mereka memilih jalan silaturahmi nasional ke Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk meminta agar penetapan NIP PPPK disegerakan.
BACA JUGA: Koordinator PPPK: Demo Minta Dipercepat Penetapan NIP, Konyol Sekali
"Kami mempunyai analisa dan cara tersendiri bukan demo tetapi silaturahmi nasional THL TBPP ke KemenPAN-RB dan BKN. Kami meyakini ini akan lebih efektif. Insyaallah lebih elegan dan menggigit," kata Abdul Mujid Efendi, pengurus Forum Komunikasi THL TBPP (tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian) Nasional kepada JPNN.com, Kamis (15/10).
THL TBPP (tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian) Kecamatan Dianggu Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, ini mengungkapkan kegalauan mereka menunggu NIP dan SK PPPK.
BACA JUGA: PPPK Ikut Demo Bakal Ditandai, Terancam Tak Mendapat NIP
Setiap saat selalu berharap segera mendapatkan SK tersebut agar bisa mengurangi beban berat yang dirasakan imbas COVID-19.
"Presiden Jokowi mengatakan sektor pertanian paling bisa eksis dan tumbuh di tengah pandemi. Ini adalah salah satu kontribusi kami menopang ketahanan pangan nasional," ujarnya.
BACA JUGA: Deddy Corbuzier: UU Cipta Kerja Memang ada Gunanya, Selain Rusuh?
Belum lagi beban kerja penyuluh pertanian yang sangat menguras energi. Mereka harus mengawal program-program strategis Kementerian Pertanian. Salah satunya mendata/meng-update petani penerima pupuk subsidi by name, by address agar tepat sasaran.
"Kami atas nama Forum Komunikasi THL TBPP Nasional memohon agar pemerintah segera mengeluarkan SK PPPK. Kalau bisa awal Nopember 2020," ucapnya.
Dia menyebutkan, sudah cukup penantian serta kesabaran THL TBPP selama ini dalam menunggu kejelasan status sebagai PPPK. Apalagi pemerintah beralasan untuk pemberkasan NIP harus menunggu petunjuk teknis (Juknis) dan petunjuk pelaksanaan (Juklak) yang entah kapan diterbitkan.
Untuk mendorong hal tersebut, Abdul Mujid mengatakan, Forum Komunikasi THL TBPP Nasional akan segera berkoordinasi untuk menentukan langkah-langkah apa yang akan diambil dalam mempercepat proses terbitnya NIP PPPK.
Bukan tidak mungkin mereka melakukan Silaturahmi Nasional ke KemenPAN-RB dan BKN.
"Kalau belum ada kemajuan, kami akan melakukan silaturahmi nasional di BKN dan KemenPAN-RB. Karena dua instansi ini paling bertanggung jawab atas molornya penetapan NIP/ SK PPPK," tandasnya. (esy/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad