jpnn.com, JAKARTA - Rencana aksi demonstrasi yang diungkapkan sejumlah pengurus forum honorer K2 menjadi polemik.
Tidak semua honorer K2 yang lulus PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) sepakat melakukan aksi unjuk rasa menuntut agar NIP dan SK segera ditetapkan.
BACA JUGA: PPPK Ikut Demo Bakal Ditandai, Terancam Tak Mendapat NIP
Hanif Darmawan, ketua Tim 7 Komunikasi Nasional PPPK tahap I menilai rencana aksi turun jalan adalah tindakan yang konyol. Dia yakin pemerintah sudah bekerja cepat agar regulasinya selesai sehingga pemberkasan NIP 51.293 PPPK bisa dilakukan.
"Sabar kawan, semua sedang dalam kajian yang cermat oleh pemerintah agar di kemudian regulasi PPPK tidak cacat hukum," kata Hanif kepada JPNN.com, Kamis (15/10).
BACA JUGA: Terungkap Penyebab Penetapan NIP PPPK Tak Bisa Secepat Kilat
Senada itu Miftahol Arifin, honorer K2 dari Kabupaten Pamekasan mengaku bosan dengan ancaman-ancaman demo yang justru kurang menarik simpati pemerintah terhadap PPPK.
Dia juga yakin kalau pengangkatan PPPK ini pasti segera diselesaikan pemerintah, karena tinggal menunggu beberapa peraturan menteri.
BACA JUGA: PPPK Sudah Siap Berdemo ke Jakarta, Korwil Honorer K2: Mohon Maaf Bapak
"Lha wong karek nyucuk kok enggak sabar," cetusnya.
Dia menyebutkan, pemerintah sedang koordinasi dengan seluruh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk menyusun Juknis (petunjuk teknis) dan Juklak (petunjuk pelaksanaan) pemberkasan.
Setelah itu selesai semua calon PPPK akan diproses pemberkasan dan menerima NIP PPPK.
"Kami semua berharap proses bisa segera dikebut mengingat tahapan proses seleksi kompetensi bidang (SKB) CPNS sudah selesai. Kami tidak ingin PPPK disalip CPNS dan mudah-mudahan pemerintah tetap komitmen untuk memprioritaskan PPPK," tuturnya.
Dia kembal meminta seluruh PPPK untuk tetap bersabar menjalani proses yang sedang berlangsung. (esy/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesya Mohamad