BANTEN - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengisyaratkan bahwa 14 anggota DPRD Riau bakal menyusul menjadi tersangka kasus suap revisi Peraturan Daerah (Perda) Riau tentang alokasi anggaran untuk proyek PON. 14 Anggota DPRD itu semuanya duduk di Panitia Khusus (Pansus) Revisi Perda PON.
Anggota pansus yang posisinya diujung tanduk itu yakni Iwa Sirwani Bibra, Suparman, Elly Suryani, Mukhniarti, Koko Iskandar, Robin Hutagalung, Rusli Ahmad, Kirjuhari, Tengku Nazlah Khairati, Darisman Ahmad, Indra Isnaini, Ramli FE, Solihin Dahlan dan Zulkarnaen Kadir selaku Penannggung Jawab administrasi.
"Beberapa anggota DPRD Riau lain prosesnya masih tahap penyelidikan, menunggu saat yang tepat. Prosesnya masih melengkapi bukti yang ada untuk ditingkatkan ke penyidikan," tegas Bambang Widjojanto dalam media gathering bersama pimpinan KPK di Tanjung Lesung, Banten, Jumat (13/7) malam.
Seperti diketahui KPK kembali menetapkan 7 orang anggota DPRD Riau sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan suap revisi Perda PON Riau ini. Yakni Adrian Ali (PAN), Abubakar Siddik (Golkar), Tengku Muhazza (Demokrat), Zulfan Heri (Golkar), Syarif Hidayat (PPP), Muh Rum Zen (PPP) dan Turoechan Asyari (PDIP).
"Ada tujuh Sprindik (surat perintah penyidikan) sudah dikeluarkan. Sprindik itu terhadap tersangka AL, AS, TM, ZH, SH, MRZ dan TA," kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto dalam Loka Karya Media di Tanjung Lesung, Banten, Jumat (13/7) malam.
Menurut Bambang, semua anggota DPRD Riau ini masing-masing diduga sebagai penerima suap dan dikenakai pasal 12 huruf a atau b, atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 junto Undang-undang nomor 20 tahun 2001 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHAP.
"Peningkatan status anggota DPRD Riau ini melengkapi kasus dugaan suap PON yang sudah disidang," jelasnya.
Dalam kasus ini, mantan Kadispora Riau Lukman Abbas juga sudah menjadi tersangka dan ditahan KPK. Dalam surat dakwaan atas pegawai Dispora Riau, Eka Dharma Putra, disebutkan bahwa Gubernur Riau Rusli Zainal memerintahkan Lukman Abbas untuk menyogok DPRD Riau agar memuluskan proses pembahasan revisi Perda untuk PON.(Fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Zona Integritas di KKP Bikin Lega Menpan&RB
Redaktur : Tim Redaksi