jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) melakukan akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB).
Hal ini sebagai bentuk pengakuan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
BACA JUGA: Persiapan Angkutan Lebaran 2023, Kemenhub Bersama Polri & KemenPUPR Cek Jalur Pansela
Sejalan dengan program akreditasi tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memiliki program aksi strategi nasional pencegahan korupsi, yaitu dengan optimalisasi penerimaan negara melalui perbaikan pelayanan publik pengujian kendaraan bermotor.
Program tersebut melibatkan 20 kabupaten/kota yang dipilih untuk melakukan optimalisasi penerimaan negara melalui perbaikan pelayanan publik pengujian kendaraan bermotor.
BACA JUGA: Kemenhub Dorong Pengembangan Destinasi Wisata di Jalur Pansela, Ini Tujuannya
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno menyampaikan dalam laporan capaian kegiatan tersebut, hasil capaian penilaian Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) atas aksi optimalisasi PNBP sektor pelayanan publik pada UPUBKB Ditjen Hubdat sebesar 88 persen pada triwulan IV (b-24).
"Dri sebelumnya sebesar 65 persen pada triwulan III (b-21),” sebut Dirjen Hendro.
Lebih lanjut Dirjen Hendro menyebutkan 16 dari 20 UPUBKB yang menjadi proyek percontohan telah memenuhi target capaian periode 2021-2022 sebesar 100 persen dengan memperoleh akreditasi A.
Ke-16 UPUBKB tersebut berada di bawah Dinas Perhubungan: Kota Pekanbaru, Kota Depok, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sleman, Kabupaten Blitar, Kabupaten Lombok Timur.
Kemudian Kota Makassar, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonogiri, Kota Pontianak, Kota Palangkaraya, Kota Banjarmasin, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Tangerang dan Kota Palembang.
Menurut Dirjen Hendro, pencapaian ini bukan semata-semata upaya Ditjen Hubdat Kemenhub.
"Tentunya berkat kontribusi pemerintah daerah, baik unsur kepala daerah maupun pelaksana teknisnya sudah melakukan upaya pemenuhan standar yang diminta oleh KPK di bawah pengawasan Inspektorat Jenderal Kemenhub dan masing-masing inspektorat daerah,” ujar Dirjen Hendro.
Dirjen Hendro berharap kabupaten kota yang telah berhasil mendapatkan akreditasi A dapat menjaga kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor serta mempertahankan akreditasi tersebut.
“Saya pribadi memberikan apresiasi kepada kabupaten kota yang berhasil meningkatkan pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor dan mendapatkan akreditasi A dalam waktu kurang dari 24 bulan," ucap Dirjen Hendro pada Rapat Apresiasi Pemda yang Termasuk dalam Program Stranas PK di Hotel Millenium, Jakarta, Senin (30/1). (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi