JAKARTA - Sebanyak 18 perguruan tinggi agama Katolik swasta (PTAKS) sedang diupayakan untuk menjadi perguruan tinggi negeri (PTN). Transformasi itu diyakini berjalan lambat karena membutuhkan proses yang rumit, terutama terkait dengan magisterium yang ingin tetap dipertahankan.
Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama Semara Duran Antonius mengatakan, saat ini ada 18 PTAKS di bawah ruang lingkup dan sasaran pelayanan Bimas Katolik. Beberapa di antara jumlah itu segera dijadikan PTN. ''Kami agak pelan-pelan karena terkait dengan magisterium itu,'' ujarnya di Kantor Kemenag kemarin.
Magisterium, menurut dia, secara singkat diartikan kewenangan atau kuasa mengajar dari para petinggi gereja Katolik, terutama uskup. Sebab, sebagai sekolah agama, salah satu poin utama dalam proses belajar mengajarnya adalah pembekalan ilmu agama untuk memperkuat keimanan. Itu menjadi peran petinggi gereja. ''Ini memang dijamin dalam PP Nomor 55 Tahun 2007," kata Semara.
Tentang magisterium itu lah yang membuat pihaknya harus berjuang keras karena tidak mudah meyakinkan para pemilik PTAKS yang umumnya bernaung di bawah yayasan. ''Bolak-balik saya tegaskan bahwa setelah menjadi perguruan tinggi negeri nanti magisterium itu tidak akan hilang. Tetapi, kan prosesnya tidak mudah meskipun saya jelaskan bahwa mereka tidak akan kehilangan,'' ujarnya.
Pentingnya menegerikan PTAKS itu, kata Semara, demi keberlangsungan lembaga pendidikan itu sendiri dan masyarakat yang terlibat secara langsung. Baik mahasiswa maupun tenaga pengajar. Sebab, tidak semua yayasan memiliki kemampuan finansial dan manajerial yang kuat untuk membuatnya tetap terlaksana dengan baik. ''Sedangkan, negara punya wewenang, berhak memberikan perlindungan kepada warga negara. Saya rasa dengan menegerikan sekolah ini berarti pemerintah memberikan perlindungan. Bukan hanya perlindungan kepada sekolah, tetapi juga masyarakat pada umumnya," tuturnya.
Meski sulit, Semara yakin ada satu PTAKS yang berubah menjadi PTN pada tahun ini. Secara bertahap, menurut dia, jika salah satu sudah berhasil, pemilik dan pengelola PTAKS yang lain akan menyadari pentingnya itu. ''Step by step lah. Saya kira tahun ini satu dulu,'' ucapnya.
Beberapa PTAKS yang diupayakan menjadi PTN itu, antara lain, dua di Sumatera (salah satu di antaranya, Sekolah Tinggi Pastoral Santo Bonaventura), satu di Nias, dua di Palangkaraya (salah satu di antaranya, ST Tahasak Danum Pambelum), satu di Pontianak (ST Santo Agustinus), satu di Samarinda (ST Kateketik Pastoral Katolik Bina Insan), satu di Semarang (ST Pastoral Kateketik Santo Fransiskus), Sekolah Tinggi Pastoral IPI Malang, dan Sekolah Tinggi Don Bosco di Tomohon.
Dirjen Bimas Katolik mencatat, dari 18 PTAKS itu terdapat 518 tenaga pengajar, baik berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun non-PNS. Mahasiswa tercatat 7.852 orang. Data 2012, tercatat umat Katolik di Indonesia 8,9 juta jiwa. (gen/c4/nw)
Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama Semara Duran Antonius mengatakan, saat ini ada 18 PTAKS di bawah ruang lingkup dan sasaran pelayanan Bimas Katolik. Beberapa di antara jumlah itu segera dijadikan PTN. ''Kami agak pelan-pelan karena terkait dengan magisterium itu,'' ujarnya di Kantor Kemenag kemarin.
Magisterium, menurut dia, secara singkat diartikan kewenangan atau kuasa mengajar dari para petinggi gereja Katolik, terutama uskup. Sebab, sebagai sekolah agama, salah satu poin utama dalam proses belajar mengajarnya adalah pembekalan ilmu agama untuk memperkuat keimanan. Itu menjadi peran petinggi gereja. ''Ini memang dijamin dalam PP Nomor 55 Tahun 2007," kata Semara.
Tentang magisterium itu lah yang membuat pihaknya harus berjuang keras karena tidak mudah meyakinkan para pemilik PTAKS yang umumnya bernaung di bawah yayasan. ''Bolak-balik saya tegaskan bahwa setelah menjadi perguruan tinggi negeri nanti magisterium itu tidak akan hilang. Tetapi, kan prosesnya tidak mudah meskipun saya jelaskan bahwa mereka tidak akan kehilangan,'' ujarnya.
Pentingnya menegerikan PTAKS itu, kata Semara, demi keberlangsungan lembaga pendidikan itu sendiri dan masyarakat yang terlibat secara langsung. Baik mahasiswa maupun tenaga pengajar. Sebab, tidak semua yayasan memiliki kemampuan finansial dan manajerial yang kuat untuk membuatnya tetap terlaksana dengan baik. ''Sedangkan, negara punya wewenang, berhak memberikan perlindungan kepada warga negara. Saya rasa dengan menegerikan sekolah ini berarti pemerintah memberikan perlindungan. Bukan hanya perlindungan kepada sekolah, tetapi juga masyarakat pada umumnya," tuturnya.
Meski sulit, Semara yakin ada satu PTAKS yang berubah menjadi PTN pada tahun ini. Secara bertahap, menurut dia, jika salah satu sudah berhasil, pemilik dan pengelola PTAKS yang lain akan menyadari pentingnya itu. ''Step by step lah. Saya kira tahun ini satu dulu,'' ucapnya.
Beberapa PTAKS yang diupayakan menjadi PTN itu, antara lain, dua di Sumatera (salah satu di antaranya, Sekolah Tinggi Pastoral Santo Bonaventura), satu di Nias, dua di Palangkaraya (salah satu di antaranya, ST Tahasak Danum Pambelum), satu di Pontianak (ST Santo Agustinus), satu di Samarinda (ST Kateketik Pastoral Katolik Bina Insan), satu di Semarang (ST Pastoral Kateketik Santo Fransiskus), Sekolah Tinggi Pastoral IPI Malang, dan Sekolah Tinggi Don Bosco di Tomohon.
Dirjen Bimas Katolik mencatat, dari 18 PTAKS itu terdapat 518 tenaga pengajar, baik berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun non-PNS. Mahasiswa tercatat 7.852 orang. Data 2012, tercatat umat Katolik di Indonesia 8,9 juta jiwa. (gen/c4/nw)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Guru Didampingi saat Ajarkan Kurikulum Baru
Redaktur : Tim Redaksi