jpnn.com, MAGELANG - Bupati Magelang, Jawa Tengah, Zaenal Arifin menyerahkan secara simbolis surat keputusan (SK) pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) kepada 1.993 orang yang terdiri dari 1.986 jabatan fungsional guru, dan tujuh jabfung nonguru.
Zaenal menjelaskan berdasar ketentuan kontrak kerja, para PPPK dapat diperpanjang sesuai kebutuhan organisasi, dengan mempertimbangkan evaluasi kinerja setiap tahunnya.
BACA JUGA: Hamdalah, 1.009 Guru Honorer Negeri & Yayasan Terima SK PPPK
Dia menambahkan dari sisi penghasilan, PPPK relatif sama dengan pegawai negeri sipil (PNS).
Oleh karena itu, lanjut Zaenal, tidak ada kesenjangan yang signifikan antara PNS dan PPPK untuk jabatan yang sama.
BACA JUGA: Gaji PPPK Rp 4,5 Juta, Ternyata Hanya Sebegini Ditanggung Pusat, Alamak!
Dia berpesan kepada semua guru yang baru saja menerima SK PPPK bisa mengajar jarak jauh, tidak asal-asalan dalam pemakaian teknologi.
Kemudian, lanjut Zaenal lagi, pola daring harus menjadi bagian dari semua pembelajaran.
BACA JUGA: Inikah Penyebab Pemda Menghindari Pembayaran THR PPPK 2021?
"Guru harus punya perlengkapan pembelajaran online. Peralatan minimal yang harus dimiliki guru adalah laptop dan alat pendukung video conference," katanya saat penyerahan SK PPPK hasil seleksi 2021 di Magelang, Selasa (26/4).
Zaenal meminta para penerima SK PPPK meningkatkan semangat bekerja secara profesional dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Sebagai ASN, PPPK harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi," kata Zaenal
Dia menjelaskan PPPK sebagai abdi negara harus menjadi aparatur yang mempunyai integritas, profesional, dan antikorupsi.
Sebagai abdi masyarakat, lanjut dia, PPPK harus bisa menjaga sikap dan perilaku yang baik sesuai dengan norma sosial, agama, dan aturan pemerintah.
Zaenal menjelaskan seleksi PPPK guru 2021 merupakan merupakan momentum menyelesaikan permasalahan guru honorer. Oleh karena itu, tegas dia, pemerintah membuat program nasional, yaitu mengangkat satu juta guru.
"Pemerintah menyediakan kesempatan yang adil untuk guru honorer yang mempunyai kompetensi agar mendapatkan penghasilan yang layak," kata Zaenal.
Menurut dia, mekanisme pendaftaran seleksi kompetensi dan jadwal disusun oleh KemenPAN-RB, BKN, Kemendagri, Kemendikbudristek yang muaranya adalah memberikan kesempatan bagi guru honorer untuk mengikuti seleksi sampai tiga kali.
Zaenal mengatakan apabila gagal pada kesempatan pertama, maka dapat belajar dan mengulang mengikuti ujian berikutnya.
Dia mengatakan apa yang menjadi harapan menjadi ASN sudah terlaksana.
Oleh karena itu, lanjut dia, sekarang wajib membuat target dan rencana kerja yang nanti dinilai oleh tim penilai kinerja sebagai bahan evaluasi.
"Jika hasil evaluasi menunjukkan kualitas serta integritas kerja yang rendah, pemerintah akan melakukan tindakan tegas," katanya.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Magelang Eko Tavip Haryanto menyampaikan penyerahan SK pengangkatan PPPK kebutuhan 2021 sebanyak 1.993 orang, terdiri atas PPPK jabatan fungsional guru 1.986, dan PPPK jabatan fungsional nonguru tujuh.
Dia menyebutkan PPPK jabatan fungsional guru terdiri atas guru SD sejumlah 1.564 orang dan guru SMP 422 orang. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi