jpnn.com, SURABAYA - Dua hari belakangan ini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengajak Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti safari ke Jawa Timur. Kebersamaan Bu Mega dan Bu Susi terjadi di saat pembicaraan calon wakil presiden untuk Joko Widodo atau Jokowi masih mengambang.
Mega dan Susi hadir dalam program penghijauan di Surabaya, termasuk penanaman mangrove dan kegiatan terkait di Kampung Margorukun, Surabaya.
BACA JUGA: PKS Minta Gerindra Tetapkan Cawapres sebelum Ramadan
Selain program penghijauan, Mega ke Surabaya juga terkait kampanye cawagub Jatim, Puti Guntur Soekarno. Nah, saat kegiatan masuk sesi kampanye pilgub, Susi beranjak pergi.
Bu Susi sempat tertawa dan menggelengkan kepala saat warga menyoraki dan memanggilnya dengan sebutan cawapres.
BACA JUGA: Ini Tenggat dari PKS ke Prabowo untuk Putuskan Nama Cawapres
Wasekjen PDIP Ahmad Basarah membantah bahwa keikutsertaan Susi memiliki alasan politis. ”Bu Susi datang dalam kapasitas menteri kelautan, mendampingi Bu Mega dalam kapasitas sebagai ketua Yayasan Kebun Raya,” katanya.
Basarah memastikan hingga saat ini belum ada kesimpulan soal cawapres, apalagi mengarah pada satu nama. "Hampir semua partai politik yang telah mendeklarasikan mendukung Pak Jokowi pada umumnya juga mencalonkan ketua umumnya sebagai cawapres,” tutur politikus yang juga wakil ketua MPR itu.
BACA JUGA: PBB Tak Pernah Bicarakan Pilpres dengan Gerindra
Misalnya, Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketum PPP Romahurmuziy. Bahkan, lanjut dia, tidak tertutup kemungkinan ada aspirasi di internal Partai Golkar yang menginginkan Airlangga Hartarto menjadi cawapres Jokowi. Hal itu sah saja. Sebab, saat ini adalah fase kontestasi cawapres untuk dipertimbangkan dan diputuskan Jokowi.
Hanya, pihaknya berharap persaingan kursi cawapres itu tidak membuat parpol koalisi tidak solid. ”Kalau akhirnya Pak Jokowi memilih cawapres bukan di antara calon-calon yang muncul, kami harap kerja sama politik itu tetap dilanjutkan sampai pada level deklarasi hukum,” lanjut Basarah.
Sebab, kerja sama politik tidak harus selalu berbentuk deal cawapres. Kerja sama bisa juga dilakukan di kabinet atau parlemen. Yang jelas, saat ini peluang para tokoh yang muncul itu masih sama. Saat ini seluruh ketua umum parpol masih masuk tahap monitoring dan evaluasi atas perkembangan politik terakhir. ”Kami masih punya cukup waktu untuk menunggu keputusan akhir Pak Jokowi dengan ketua umum partai politik,” tambahnya. (byu/c10/oni)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Buka Sekber Gerindra-PKS, Sandi Nilai Ekonomi Tidak Merata
Redaktur & Reporter : Adek