jpnn.com, JAKARTA - Dua hari lagi honorer Satpol PP akan beraudiensi dengan Komisi II DPR RI.
Audiensi yang rencananya dilaksanakan pada 5 September itu akan menjadi media bagi honorer Satpol PP memperjuangkan nasibnya.
BACA JUGA: Guru PNS, PPPK & Honorer Belum Beserdik Otomatis Dianggap Lulus PPG, yang Bilang Mas Nadiem
Menurut Ketua Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) Fadlun Abdilah, keluarnya jadwal dari Komisi II DPR RI itu menjadi penyemangat baru bagi perjuangan mereka.
"Seluruh honorer Satpol PP yang jumlahnya sekitar 90 ribu sangat menantikan agenda rapat dengar pendapat umum (RDPU) ini," kata Fadlun kepada JPNN.com, Sabtu (3/9).
BACA JUGA: Berkat Komnas HAM, Putri Candrawathi Bisa Membela Diri bahkan Berharap Bebas Murni
Dia menegaskan pemerintah harus memberikan regulasi untuk Satpol PP. Sebab, sampai saat ini mereka itu belum diperhatikan pemerintah.
Hal itu dinilai sangat berbeda dengan tenaga kesehatan dan pendidikan yang selalu menjadi prioritas.
BACA JUGA: Daniel Bertanya soal Isa Almasih, Jawaban Ustaz Abdul Somad Tegas
Fadlun menyebut diskriminasi tersebut membuat mereka merasa dianaktirikan, padahal sama-sama bekerja demi negara.
"Misi kami yang utama adalah meminta regulasi untuk Satpol PP menjadi ASN. PNS harga mati," tegasnya.
Dia menilai tuntutan menjadi PNS adalah hal lumrah, karena UU Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan Pol PP adalah PNS.
Selain itu, dalam PP Nomor 49 Tahun 2018, Pol PP tidak termasuk dalam jabatan fungsional PPPK.
"Kami berharap Komisi II mendukung Satpol PP untuk mendapatkan status PNS," pungkas Fadlun. (esy/jpnn)
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Mesyia Muhammad