jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdulah Azwar Anas menunjukkan keseriusannya dalam menjalankan amanat Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan masalah honorer tahun ini.
Salah satunya dengan memprioritaskan pengadaan PPPK 2024 untuk honorer K2 dan non-K2.
BACA JUGA: 4 Info Penting Seleksi CPNS & PPPK 2024, Honorer dan Fresh Graduate Wajib Tahu
Menteri Anas dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI pada 13 Maret 2024 pun sudah menyatakan 1,7 juta honorer akan mendapatkan NIP PPPK 2024.
"Pengangkatan honorer menjadi PPPK akan melalui jalur tes. Namun, tes ini hanya formalitas," kata Menteri Anas.
BACA JUGA: Fokus Memperjuangkan Honorer jadi PPPK, Pemkab Bekasi tak Buka Formasi CPNS 2024
Tes formalitas itu, bahkan dua kali dia tegaskan dalam raker 13 Maret.
Merespons hal tersebut Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Indonesia Nur Baitih mengatakan sebenarnya jika melihat isi dari paparan MenPAN-RB Azwar Anas hampir sama dengan raker sebelumnya pada Januari 2024.
BACA JUGA: KemenPAN-RB Tetapkan 1,28 Juta Formasi CPNS & PPPK 2024, Honorer K2 - Non-K2 DiprioritaskanÂ
Namun, rapat kali ini tetap ada yang berbeda, yaitu penegasan Menteri Anas soal tes PPPK nanti.Itu karena banyak masukan dari anggota Komisi II DPR RI soal tes seleksi PPPK 2024.
"MenPAN-RB sampai bilang 2 kali bahwa tes tersebut hanya formalitas, karena pada intinya
Sebanyak 1.7 juta honorer yang masuk database BKN akan diberikan diangkat menjadi ASN, bahkan NIP PPPK sudah disiapkan," terang Bunda Nur, sapaan akrabnya kepada JPNN.com, Jumat (15/3).
Hal ini tentunya menjadi kabar baik. Sebab, banyak honorer khawatir dengan tes, apalagi bagi mereka yang sudah pernah ujian computer assisted test atau CAT BKN khawatir tidak lulus.
Dia melanjutkan pemerintah juga akan tetap memprioritaskan honorer K2 khususnya, karena pengabdiannya.
"Jadi, Pak MenPAN-RB sudah menegaskan tes nanti hanya sebatas tanda kalau mereka diangkat tahun 2024," ucapnya.
Bunda Nur yang ikut memantau raker Komisi II DPR RI dengan MenPAN-RB Azwar Anas dan Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto ini menilai, baik eksekutif maupun legislatif fokus pada ketersediaan NIP PPPK 2024.
Komisi II, bahkan terus menekan menPAN-RB dan BKN soal tes dan NIP PPPK hingga akhirnya dimasukkan ke dalam kesimpulan rapat 13 Maret 2024.
"Pak MenPAN-RB juga meminta bahwa daerah betul-betul mengusulkan, karena bagaimana mau dikasih NIP PPPK kalau daerahnya tidak buka formasi. Jadi, harus dikawal betul-betul ini," tegasnya.
Berbicara soal formasi PPPK 2024, kata Bunda Nur juga berbeda. Semua daerah diminta mengajukan usulan formasi sesuai jumlah honorer yang masuk pendataan BKN.
Oleh karena itu, daerah juga harus jeli dan teliti memasukan kuota formasi tersebut.
"Terima kasih atas komitmennya Pak Menteri, artinya pemerintah serius dan sesuai kesepakatan bahwa paling lambat Desember 2024 semua honorer sudah mengantongi NIP PPPK," pungkas Bunda Nur. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad