jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini 4 info penting berkaitan dengan seleksi CPNS 2024 dan PPPK 2024 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dan BKN.
Diketahui, Presiden Jokowi pada Jumat (5/1) mengumumkan bahwa pemerintah membuka rekrutmen CASN 2024, dengan menyediakan formasi CPNS 2024 dan PPPK 2024 total mencapai 2.302.543 formasi.
BACA JUGA: KemenPAN-RB Tetapkan 1,28 Juta Formasi CPNS & PPPK 2024, Honorer K2 - Non-K2 DiprioritaskanÂ
Instansi Pusat mendapat alokasi kuota 429.183 formasi, terdiri dari 207.247 formasi CPNS 2024 dan 221.936 formasi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
Adapun untuk Instansi Daerah tersedia formasi sebanyak 1.867.333, terdiri dari 483.575 CPNS dan 1.383.758 PPPK.
BACA JUGA: Terbit PP 14 Tahun 2024 tentang THR dan Gaji-13, Bukan Hanya PNS & PPPK
Perlu diketahui, angka-angka tersebut merupakan kuota yang disediakan KemenPAN-RB.
Informasi terbaru, jumlah formasi yang ditetapkan jauh dari kuota yang disediakan lantaran usulan dari instansi, terutama pemda, belum sesuai harapan pusat dan para honorer.
BACA JUGA: Hanya Honorer di Database BKN yang Diangkat PPPK, Tendik Tercecer Nelangsa, Ajukan 3 Permintaan
Berikut 4 info penting terkait seleksi CPNS 2024 dan PPPK 2024:
1. Sebanyak 1,7 Juta Honorer punya NIP PPPK 2024
MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas memastikan 1,7 juta honorer akan mendapatkan NIP PPPK 2024.
Salah satunya lewat tes. "1,7 juta honorer akan diangkat menjadi ASN PPPK setelah melalui serangkaian tes," kata Menteri Anas dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Rabu (13/3).
Namun, Anas mengatakan tes PPPK dimaksud hanya bersifat formalitas.
"Sebanyak 1,7 juta honorer akan mendapatkan NIP PPPK. Kalau pun tes itu hanya formalitas," kata Menteri Anas.
Menteri Anas mengatakan 1,7 juta honorer itu sudah masuk dalam pendataan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 2021.
"1,7 juta honorer tersebut mau tidak mau harus diangkat PPPK tahun ini, karena mandatnya UU Nomor 20 Tahun 2023. Jadi, setelah tahun ini, tidak ada istilah honorer lagi, kecuali PNS dan PPPK," kata Mas Anas.
Data 1,7 honorer ini akan diverifikasi validasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hanya honorer yang lulus audit yang akan diangkat menjadi PPPK.
2. Pengangkatan Honorer tergantung Usulan Pemda
Pelaksana tugas (Plt.) Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan, memang benar 1,7 juta honorer yang didata pada 2021 itu sudah by name by address.
Namun, Haryomo menjelaskan, 1,7 juta honorer itu belum tentu semaunya bisa diangkat jadi PPPK tahun ini.
Pasalnya, sampai saat ini formasinya belum ada. Bahkan tidak semua pemda mengusulkan formasi PPPK 2024.
"Memang dari 2,3 juta honorer yang masuk data BKN itu sudah by name by address. Yang sudah diangkat PPPK sekitar 500 ribu, karena ada formasinya," terangnya.
Kondisi itu berbeda dengan 1,7 juta honorer yang tersisa. Mereka masih harus menunggu formasi PPPK 2024 yang ditetapkan MenPAN-RB Azwar Anas.
Syukur-syukur kalau pemda mengajukan semua formasi sesuai jumlah honorernya. Faktanya usulannya tidak sesuai harapan pemerintah pusat.
3. Ditetapkan Formasi CASN 2024 Sebanyak 1,28 Juta
Kementerian PANRB telah menerima usulan kebutuhan ASN dari berbagai instansi pusat dan daerah sebesar 1,38 juta.
Pemerintah sudah menetapkan formasi CPNS 2024 dan PPPK 2024 total sebanyak 1,28 juta untuk memenuhi kebutuhan ASN secara nasional sebesar 2,3 juta secara bertahap.
Data tersebut disampaikan Menteri Anas saat Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2024 di Jakarta, Kamis (14/3).
Seleksi ASN 2024 terdiri atas dua kategori, yaitu CPNS yang bisa dilamar oleh fresh graduate dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diperuntukkan bagi tenaga non-ASN dan honorer K2 yang telah masuk basis data BKN.
“Pada tahun ini pemerintah membuka ruang untuk fresh graduate yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya, karena tahun ini jumlah rekrutmen CPNS-nya relatif lebih besar dibanding sebelumnya.”
“Tentu pemerintah juga tetap berkomitmen menuntaskan penataan teman-teman honorer,” ujar Menteri Anas, dikutip dari keterangan resmi Humas KemenPAN-RB.
Menteri Anas menyebutkan, pemerintah melalui Kementerian PANRB telah menetapkan sebanyak 1.289.824 kebutuhan ASN nasional tahun 2024.
Jumlah tersebut merupakan total dari penetapan kebutuhan untuk 75 kementerian/lembaga sebanyak 427.850 dan 524 pemerintah daerah sebanyak 862.174 formasi.
4. Talenta Digital dari Fresh Graduate
Pemerintah, kata Anas, menyiapkan ASN talenta digital dari kalangan fresh graduate yang akan menjadi akselerator mesin birokrasi dan pelayanan publik.
Arah kebijakan rekrutmen ASN talenta digital didesain berdampak mengakselerasi ekonomi lokal dan nasional, mulai digitalisasi sektor pertanian, perindustrian, pariwisata, produksi UMKM, perdagangan, dan sebagainya.
“Sehingga talenta digital yang akan direkrut bukan hanya pada sektor hilir, seperti digital marketing, tetapi juga di sektor hulu di lini produksi, seperti pertanian dengan e-farming untuk melipatgandakan nilai tambah ekonomi lokal dan nasional,” kata Azwar Anas.
Dia mencontohkan, misalnya pada daerah basis pertanian, pemerintah akan merekrut ASN talenta digitalisasi sektor pertanian untuk membantu para petani lokal.
Di daerah basis industri kecil, pemerintah merekrut ASN talenta digital untuk membantu mewujudkan smart factory dan meningkatkan efisiensi industri-industri kecil setempat.
Selain talenta digital, Menteri Anas juga menyampaikan prioritas pemenuhan SDM di bidang Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pemenuhan SDM untuk Ibu Kota Nusantara (IKN).
SDM APIP yang dapat direkrut oleh instansi pemerintah antara lain auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).
"Karena hampir di seluruh daerah sekarang kekurangan auditor, oleh karena itu kami minta auditor dipersiapkan di formasi dengan baik," pesan Anas.
Instansi pemerintah, baik kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, juga dapat memanfaatkan ketersediaan formasi dengan mengusulkan ASN untuk penyiapan SDM ASN ke IKN. Dengan demikian, usulan formasi mampu memenuhi proyeksi kebutuhan nasional.
Pengisian ASN yang akan ditempatkan di IKN rencananya bersumber dari pemindahan ASN kementerian/lembaga satuan kerja pusat dan formasi CPNS khusus IKN di tahun 2024.
Selain itu juga terdapat kebijakan afirmatif untuk memberikan kuota khusus untuk putra-putri terbaik di wilayah Kalimantan Timur serta mutasi pegawai ASN pemda di wilayah Kalimantan Timur.
"Arahan Presiden meminta ada formasi yang dialokasikan untuk IKN, khusus untuk IKN dapat mengajukan afirmasi untuk penduduk setempat," kata Anas..
Perlu diketahui, pemerintah menyiapkan 3 gelombang atau periode seleksi CPNS 2024 dan PPPK 2024, yakni:
Periode I: Jadwal pengumuman dan seleksi administrasi Seleksi CPNS dan Seleksi Kedinasan akan dimulai pada minggu ketiga bulan Maret 2024.
Periode II: Jadwal pengumuman dan seleksi administrasi penerimaan CPNS dan PPPK yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2024.
Periode III: Jadwal pengumuman dan seleksi administrasi penerimaan CPNS dan PPPK pada bulan Agustus 2024.
Jadi, ada kemungkinan setelah formasi 1,28 juta, akan dibuka lagi formasi CPNS dan PPPK 2024.
Hal tersebut tersirat dari pernyataan Menteri Anas, yang menyatakan bahwa pemerintah sudah menetapkan formasi CPNS 2024 dan PPPK 2024 total sebanyak 1,28 juta untuk memenuhi kebutuhan ASN secara nasional sebesar 2,3 juta secara bertahap.
Perlu juga diketahui, kegiatan rapat koordinasi diisi dengan pemaparan kebijakan terkait pengadaan pegawai ASN T.A 2024 oleh Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto; Dirjen Tenaga Kesehatan Kemenkes Arianti Anaya; serta Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani.
Hadir juga Mendikbudristek Nadiem Makarim, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Kepala LKPP Hendrar Prihadi, Plt. Kepala LAN M. Taufiq, Kepala ANRI Imam Gunarto; para kepala daerah, serta perwakilan dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. (sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu