jpnn.com, JAKARTA - Akademisi dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga memberikan catatan penting terkait dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf).
Jamiluddin menyoroti lima hal yang masih harus dibenahi setelah 2 tahun Jokowi-Ma'ruf memimpin Indonesia.
BACA JUGA: 2 Tahun Jokowi-Maruf, Mardani PKS Singgung #PercumaLaporPolisi
Mulai dari masalah demokrasi yang merosot, sampai persoalan utang negara yang terus bertambah.
Dia menjelaskan masalah pertama ialah demokrasi di Indonesia yang mengalami penurunan.
BACA JUGA: Dua Tahun Jokowi-Maruf: Masih Banyak yang Perlu Diperbaiki
Padahal, ujar Jamiluddin, demokrasi merupakan amanat reformasi yang harus terus ditingkatkan oleh setiap pemimpin negeri ini.
"Karena itu, Jokowi wajib meningkatkan indeks demokrasi di Indonesia," kata Jamiluddin kepada JPNN.com, Rabu (20/10).
BACA JUGA: Kalau Pak Luhut Ogah Berdebat, Rizal Ramli Otomatis Benar soal Utang Negara
Selain demokrasi, Jamiluddin mengungkap bahwa bidang kesejahteraan masyarakat juga mengalami penurunan.
Padahal, kata dia, tugas pemimpin negeri ini salah satunya ialah meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Hal ini juga diamanatkan UUD 1945,” tegas Jamiluddin.
Tidak hanya itu, lanjut Jamiluddin, tingkat kemiskinan di Indonesia juga harus diperhatikan pemerintah, terutama yang terjadi selama pandemi Covid-19.
Kemudian, Jamiluddin juga menyoroti masalah pengangguran yang terus bertambah.
“Pengangguran ini menambah (angka) kemiskinan di tanah air,” ungkap dia.
Jamiluddin menambahkan Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf perlu memperhatikan masalah utang negara yang terus bertambah.
"Ini sangat menghawatirkan bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Masalah utang ini dapat menjadi beban bagi anak cucu kita," tuturnya.
Menurut Jamiluddin, apabila lima hal itu tidak segera ditangani Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, dikhawatirkan Indonesia akan terjadi multikrisis. (mcr8/jpnn)
Redaktur : Boy
Reporter : Kenny Kurnia Putra