jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyodorkan beberapa catatan kritis tentang pemerintahan Joko Widodo - KH Maruf Amin yang genap dua tahun pada hari ini (20/10).
Salah satu sorotan legislator PKS di DPR itu ialah kinerja penegakan hukum yang melemah.
BACA JUGA: Dua Tahun Jokowi-Maruf: Masih Banyak yang Perlu Diperbaiki
Mardani menyatakan penegakan hukum yang melemah itu terlihat pada hasil survei terbaru Litbang Kompas.
Temuan survei itu menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf di bidang hukum anjlok dari 65,6 persen per April 2021 menjadi 60,6 persen pada Oktober 2021.
BACA JUGA: Merasa Jago Agama, Novel Bamukmin Singgung Ibadah Pak Jokowi & Kiai Maruf
"Beberapa waktu terakhir kekecewaan publik pun dituangkan melalui twit #PercumaLaporPolisi di media sosial," kata Mardani melalui keterangan persnya, Rabu (20/10).
Anggota Komisi II DPR itu menambahkan melemahnya kinerja pemerintah di bidang hukum juga terlihat pada banyaknya kasus yang tidak terselesaikan.
BACA JUGA: Mardani PKS Mengkritisi Kebijakan Jokowi soal Proyek Kereta Cepat, Kalimatnya Menohok
Mardani kemudian menyinggung kasus dugaan pemerkosaan anak di bawah umur di Luwu Timur, Sulawesi Selatan.
"Ada juga kasus smackdown mahasiswa si Tangerang. Semestinya bisa menjadi cambuk peningkatan penedekatan nanhumanis demi kepolisian yang presisi," ungkap pria kelahiran Jakarta itu.
Selain itu, Mardani juga menyoroti isu pemberantasan korupsi. Dia menyayangkan sikap diam Presiden Jokowi atas polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Imbasnya, kata Mardani, kepercayaan publik terhadap KPK pun anjlok.
"Perlu diingat, dukungan publik punya nilai strategis bagi KPK. Partisipasi masyarakat akan memberi dampak penguatan, baik dalam aspek pencegahan atau penindakan," ujar Mardani.
Penggagas gerakan #2019GantiPresiden itu menilai pemerintahan Jokowi yang menghadapi berbagai masalah justru menambah persoalan. Misalnya, pemindahan ibu kota yang tidak memiliki urgensi jelas, serbuan tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok, hingga keringanan hukuman bagi koruptor.
"Pekerjaan rumah presiden masih banyak. Perlu kesiapan dan kerelaan untuk sungguh-sungguh mengurai dan menyelesaikannya," beber Mardani Ali Sera.(ast/jpnn)
Redaktur : Antoni
Reporter : Aristo Setiawan